Pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut n 81 persen usaha perkebunan sawit dalam negeri bermasalah tak ubahanya tusukan telak kepada kelompok usaha perkebunan ini yang sudah lebih dahulu babak belur oleh ragam masalah dari dalam luar negeri.

Mestinya,  lembaga audit resmi pemerintahan tersebut tidak asal menyebut masalah dan menimpakan kesalahan pada satu pihak tertentu, dalam hal ini kelompok usaha perkebunan ini baik swasta atau milik negara. Lembaga tersebut semestinya punya standar baku agar pernyataannya mendapat justifikasi, bukan kontroversi.  Pasalnya, konteks persoalan yang dilontarkan  BPK itu berpusat pada satu titik yakni tidak selarasnya ragam aturan yang selama ini dikeluarkan.

Jika BPK hanya melihat persoalan dengan berpijak pada satu aturan saja, berpotensi untuk melahirkan ragam tafsir yang ujung-ujungnya kembali menempatkan industry sawit sebagai terdakwa tunggal.  Sebab lain  dari muncul pernyataan tersebut, bisa disebabkan oleh ketidakmengertian mereka terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku.

Harus juga disigi, apakah BPK mengerti kerumitan persoalan serta regulasi sawit dalam negeri yang selama ini sudah tumpang tindih. Seperti lahan yang semula sudah  ditetapkan sebagai kawasan budi daya tiba-tiba ditetapkan sebagai hutan lindung atau kawasan konservasi oleh aturan yang lebih baru.

Maka dari itu, jika pernyataan BPK tersebut harus diterima sebagai kebenaran, kemana saja mereka selama ini, mengingat industry sawit  Indonesia sudah membesar dalam tempo tidak kurang dari 30 tahun terakhir?. Jika selama 3 dasa warsa tersebut ditemukan banyak masalah, yang jadi pertanyaan mengapa baru sekarang dipersoalkan.?

Untuk itu, pernyataan BPK tentang industry sawit yang sangat negative itu perlu mendapat klarifikasi lanjutan. Mengingat tendensi buruk yang dihasilkan tak membuat industry sawit dalam  negeri kian babak belur.

Agar tak memperpanjang silang sengketa, pemerintah sebaiknya menunjuk institusi  tertentu yang terkait langsung dengan masalah ini untuk memberi klarifikasi, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan ISPO. Karena tak banyak lembaga diluar dua badan ini yanh memiiliki kecakapan serta otoritas dalam memberi penjelasan secara jernih dan benar agar tak menambah persoalan.
Karena, jika lembaga yang tak berkompeten  dibiarkan berbicara di luar bidang mereka, maka  upaya berdarah-darah pemerintah dalam memperjuangkan sawit pemasaran sawit Indonesia di mancanergara bisa sia-sia. Karena pernyataan salah satu lembaga negara tersebut  akan menjadi  boomerang bagi Indonesia dari usaha sawit ini  di kemudian hari.