JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) percaya dengan integritas Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PBNU juga percaya pansel yang dipimpin Yenti Garnasih akan memilih kandidat sesuai dengan syarat yang ditentukan undang-undang serta maksud didirikannya lembaga antirasuah tersebut.

Diketahui, Jumat (23/8/2019) Pansel Capim KPK mengumumkan 20 calon pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023 yang lulus profile assessment sehingga dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya. "Saya percaya integritas Pansel Capim KPK," kata Ketua PBNU bidang Hukum dan Perundang-undangan Robikin Emhas kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Syarat capim KPK yang ditentukan UU 30/2002 di antaranya tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik. "Itu berarti capim KPK harus terbebas dari kepentingan apa pun dan dari pihak mana pun, selain agenda pemberantasan korupsi itu sendiri," ujarnya. (Baca juga: 20 Capim KPK Lolos Tahap Selanjutnya, Polisi Paling Banyak)

Baca Juga:

• MPR Pastikan Amandemen UUD Hanya Soal GBHN
• Ketua MPR: Rebut Hati Orang Papua Tak Hanya Bangun Jalan dan Bandara
• YLBHI Cium Konflik Kepentingan di Pansel KPK, Hendardi: Biarkan Saja!

Untuk itu proses rekrutmen yang kini berlangsung harus memastikan tercapainya maksud tersebut. "Alangkah berbahayanya jika KPK yang merupakan lembaga superbody itu memiliki agenda lain selain menjalankan mandat pemberantasan korupsi," tandasnya.

Sementara itu, anggota Pansel Capim KPK Hendardi mengatakan, dalam tahapan profile assessment pihaknya tidak hanya menerima masukan dari KPK. Pihaknya juga dari tujuh lembaga negara lain, yakni BNPT, BNN, Polri, PPATK, BIN, Ditjen Pajak, dan MA. (Baca juga: Awal September, Pansel Setor 10 Nama Capim KPK ke Presiden)

Hendardi memastikan pihaknya selalu mengecek kembali masukan dari sejumlah lembaga mengenai rekam jejak para capim KPK. Namun diakui Hendardi, tidak semua masukan tersebut memiliki kategori kebenaran atau kepastian hukum.

"Tracking dan masukan-masukan itu tentu saja ada yang berkategori kebenaran, indikasi atau sudah/belum berkekuatan pasti. Semua itu kami klarifikasi terhadap pihak yang menyampaikan tracking dari lembaga-lembaga tersebut," tuturnya.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...kpk-1566740615

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Berbagai Catatan 20 Capim KPK, Jokowi Diminta Evaluasi Pansel

- 20 Nama Lolos, PBNU Percaya Integritas Pansel Capim KPK

- KPU Target Penandatangan NPHD Rampung di Oktober 2019