Warga mengantre untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019).
Besaran iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak sesuai diakui sebagai penyebab utama kekacauan keuangan program asuransi nasional.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengakui, besaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibayar peserta selama ini memang tak sesuai dengan hitung-hitungan aktuaria.

Dalam CNN Indonesia, Fachmi menjelaskan hitungan aktuaria yang dimaksudnya adalah besaran iuran saat ini tidak meliputi pengelolaan risiko keuangan pad amasa yang akan datang. Akibatnya, iuran yang dipungut berbanding jauh dengan risiko yang harus diemban BPJS Kesehatan.

Sebagai contoh, iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III dipatok Rp25.500, padahal hitungan aktuarianya sebesar Rp36.000.

Kondisi ini makin diperberat dengan kebijakan pemerintah untuk tidak menyesuaikan iuran peserta. Padahal, seharusnya besaran iuran peserta dinaikkan per 2016. Maka dari itu, langkah terbaik penyelematan keuangan BPJS Kesehatan menurut Fachmi adalah dengan menaikkan iuran.

“Selama ini iuran berdasarkan hitungan diskon. Ini yang selama ini menjadi masalah utama, mismatch antara pendapatan dan pengeluaran,” kata Fachmi, Jumat (23/8/2019).

Fachmi tak memerinci berapa dan kapan iuran peserta akan dinaikkan. Senada dengannya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan saat ini pemerintah pusat masih terus mengkaji seluruh opsi penyelamatan BPJS Kesehatan.

Ditemui di Istana Merdeka, pekan lalu, Puan mengakui bahwa kenaikan iuran adalah salah satu opsi yang dibahas antar-pemerintah dan instansi terkait. Selain itu, pemerintah pusat menyinyalir akan adanya pembenahan manajemen internal BPJS Kesehatan.

“Kita sudah melakukan review BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Tentu saja, komitmen dari semua pihak harus dijalankan,” kata Puan.

Terkait kenaikan iuran peserta, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengaku telah menyerahkan usulan besaran kenaikan kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Rerata kenaikannya adalah di atas 50 persen. Berjenjang dari kelas Mandiri I hingga Mandiri III.

Anggota DJS Ahmad Ansyori mengungkapkan, selain iuran peserta yang tidak signifikan, pembiaran terhadap kelalaian dalam pembayaran kewajiban juga berkontribusi terhadap mandeknya sistem keuangan BPJS Kesehatan.

“Karena sanksinya tidak ditegakkan,” tegas Ahmad, Jumat.

Mereka yang lalai, jelas Achmad, umumnya adalah peserta yang baru mendaftar ketika sakit, namun ketika sembuh, kewajiban untuk melanjutkan pembayaran iuran ditinggalkan.

Merujuk perhitungannya, Achmad memprediksi jumlah peserta BPJS Kesehatan yang taat dalam pembayaran iuran hanya berkisar 53 persen, sementara sisanya lalai.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengatakan, saat ini ada 15 juta peserta jaminan kesehatan yang menunggak pembayaran.

Jumlah itu diprediksi menyumbang defisit BPJS Kesehatan hingga Rp28,5 triliun pada tahun ini. Adapun proyeksi defisit yang disebutnya itu berasal dari sisa penambalan tahun lalu sebesar Rp9,1 triliun dan tahun ini sebesar Rp19 triliun.

Untuk antisipasi jangka pendek, Achmad mengaku pihaknya bakal melakukan pendataan ulang peserta yang tidak disiplin membayar. Begitu juga dengan peserta yang tak lagi masuk dalam keanggotaan atau telah meninggal dunia.

“Cleansing data ini masalah teknis ya. Proses data ini kan tidak sekali kita lakukan. Ini tiap hari. Anda kalau ke Puskesmas atau ke kantor BPJS selalu ditanya apakah status berubah, nomor ponsel berubah dan sebagainya,” tukas Achmad, dalam Liputan6.com.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...itungan-normal

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Di bawah kuasa televisi

- Ormas dan oknum TNI terduga rasisme Papua diperiksa

- Infografik: Instalasi gabion mungkin berisi terumbu karang