JPP, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan penyebab terbesar terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah karena ulah manusia.

“Dari laporan Pak Doni Monardo (Kepala BNPB) yang sudah keliling enam provinsi, kebakaran hutan itu sebagian besar atau prosentase terbesar karena ulah manusia, ladang berpindah, membuka lahan dengan membakar hutan untuk bercocok tanam menghadapi musim hujan, dan sebagainya. Ini ternyata memang bagian besar mengapa terjadi kebakaran hutan besar di beberapa wilayah,” ujarnya.

Hal tersebut ia sampaikan usai melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Menko Polhukam mengatakan, rapat tersebut mencoba untuk melihat kondisi sekarang ini bagaimana, baik dari kesiapan prosedur dan pasukan pemadam, kelengkapan sarananya termasuk pesawat terbang, water bombing, angkut personel, dan penegakan hukumnya.

Disimpulkan bahwa lawan dari kebakaran hutan dan lahan yang paling efektif adalah hujan. Namun, masalahnya di beberapa tempat hujan belum turun dan bisa dibuat dengan hujan buatan.

"Akan tetapi hujan buatan bisa dilakukan jika awan yang ada di daerah mencapai 70 persen, sedangkan beberapa daerah hanya sekitar 60 persen sehingga tidak bisa. Berarti hujan alam tidak ada, hujan buatan ngga bisa, berarti water bombing,” kata Menko Polhukam.

Menurutnya, untuk water bombing sudah disediakan pesawat yang lebih besar ketimbang tahun lalu, di mana sekarang sudah tergelar di lapangan ada 37 pesawat heli untuk water bombing dan angkut personel.

Kedua adalah masalah penegakan hukum. Menko Polhukam mengatakan berdasarkan laporan yang ada, dijelaskan jika penegakan hukum kurang keras dan tegas untuk memberantas pembakar hutan yang liar. Diakui bahwa masyarakat masih menggunakan cara tradisional untuk melakukan cocok tanam dengan membakar hutan.

“Kita mencoba Pemda, terutama perusahaan-perusahaan swasta, korporasi itulah yang akan mengarahkan, mengajak rakyat dari membakar hutan untuk pertanian dijadikan plasma saja atau anak asuh. Tadi disimpulkan bahwa Korporasi inikan punya traktor, eskavator yang banyak dan besar, dan itu bisa diperbantukan ke masyarakat untuk tidak bakar hutan tapi membersihkan lahan pakai alat-alat berat,” kata Menko Polhukam.

Kemudian mengenai masalah pendanaan, mantan Panglima ABRI ini mengatakan sudah ada kebijakan untuk bisa percepatan pengeluaran pendanaan sebagai tanggap darurat.

Apa dasarnya, apa kriterianya, apa ukurannya, sehingga bisa menggunakan biaya tanggap darurat, menurutnya ini hal penting karena untuk memberi gaji atau insentif kepada personel pasukan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

“Itu satu orang Rp145 ribu per hari, sekarang sudah berapa ribu yang dikerahkan. BNPB saja mengeluarkan 9 ribu personel dikerahkan di lapangan, ini biaya besar. Oleh karena itu kita harapkan supaya bisa ditanggulangi,” kata Menko Polhukam.

Intinya, lanjut Menko Polhukam, bahwa pemerintah tetap hadir pada saat seperti ini. Pemerintah punya tanggung jawab ke dunia internasional bahwa Indonesia akan menjaga paru-paru dunia ini dengan baik.

"Oleh karena itu kita terus mengadakan rapat, perbaiki sistem, melengkapi alat-alat pemadam kebakaran dengan berbagai macam itu, pesawat terbang, water bombing, hujan buatan, sumur, embung, kanal-kanal penyekat, itu terus dilakukan,” tandasnya. (pol)


Sumber : https://jpp.go.id/humaniora/lingkung...besar-karhutla

---

Kumpulan Berita Terkait HUMANIORA :

- [img][/img] Atasi Karhutla, BNPB Tambah Kekuatan Udara

- Ikrar Setia NKRI Keluarga Besar Harokah Islam Indonesia, Eks DI/TII, dan Eks NII

- Moratorium Izin Hutan Alam Primer dan Gambut Efektif Kurangi Deforestasi