Pemerintahan Donald Trump meluncurkan aturan baru yang memungkinkan pihak berwenang menahan keluarga imigran, termasuk anak-anak, tanpa batas waktu.

Aturan baru Trump yang dipastikan akan mendapat tantangan hukum, akan menggantikan aturan sebelumnya pada 1997 yang memberikan batas waktu yang diperbolehkan pihak imigrasi untuk menahan anak-anak imigran.

Menurut peraturan 1997, pihak imigrasi hanya diperbolehkan menahan imigran tak lebih 20 hari.

Menurut laporan Reuters, 21 Agustus 2019, ini adalah peraturan ketiga pemerintahan Trump yang membatasi imigrasi dalam waktu kurang dari sebulan. Tidak ada kepastian batas penahanan imigran dan peraturan yang telah dibuat sebelumnya tanpa konfirmasi senat AS.

Pada 15 Juli pemerintah mengumumkan aturan untuk melarang hampir semua imigran mengajukan permohonan suaka di perbatasan selatan, dan pada 12 Agustus pemerintah mengumumkan peraturan yang menolak visa dan tempat tinggal permanen bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan yang cukup.

Beberapa tuntutan hukum diajukan dalam beberapa hari dari dua aturan imigrasi sebelumnya.

Kebijakan Trump terkait imigrasi menghadapi tantangan hukum, tetapi pendukung imigrasi mengatakan dia telah berhasil membangun sekat tak terlihat melalui tindakan eksekutif yang melewati Kongres.

Pemerintahan Trump menyebut kebijakan itu sebagai pendekatan manusiawi terhadap krisis.

"Untuk melindungi anak-anak ini dari pelecehan, dan menghentikan arus ilegal ini, kita harus menutup celah ini. Ini adalah kebutuhan kemanusiaan yang mendesak," kata Trump dalam sebuah pernyataan.

Ketua DPR Nancy Pelosi, seorang Demokrat, berharap seorang hakim federal akan membatalkan aturan baru Trump. Sementara Kementerian Luar Negeri Meksiko menyatakan keprihatinan atas rencana Trump.

Dokter anak mengatakan anak-anak mungkin menderita banyak gejala fisik dan emosional negatif dari penahanan, meskipun hanya singkat. American Psychoanalytic Association pada hari Rabu menyebut kebijakan Trump sebagai "perang psikologis."

"Sudah menjadi jelas bahwa pemerintahan saat ini menggunakan bahasa yang kejam, kebijakan dan penyalahgunaan dengan tujuan menghalangi imigran dan pencari suaka," kata Lee Jaffe, presiden APsaA.

Para pejabat mengatakan keluarga akan menerima perawatan kesehatan mental dan layanan lainnya di fasilitas yang memiliki standar perawatan yang tinggi.

"Mereka seperti kampus dengan fasilitas pendidikan, medis, makan, ruang tinggal pribadi," kata Penjabat Menteri Keamanan Dalam Negeri Kevin McAleenan kepada Fox News.

Robyn Barnard, seorang pengacara untuk organisasi nirlaba Human Rights First, menentang rencana dan mengatakan bahwa hanya karena sebuah fasilitas berada dalam lingkungan pastoral tidak menjadikannya lebih manusiawi.

Tindakan terbaru memisahkan Flores Settlement Agreement yang telah membatasi berapa lama anak-anak dari keluarga yang mencari suaka dapat ditahan, memungkinkan pemerintah AS untuk membebaskan puluhan ribu keluarga sambil menunggu penyelesaian kasus mereka.

Para pejabat Trump menyalahkan Flores Settlement Agreement karena lonjakan imigrasi, terutama keluarga Amerika Tengah, dengan mengatakan peraturan itu mendorong para migran untuk membawa anak-anak bersama mereka sehingga mereka dapat dilepaskan ke Amerika Serikat sambil menunggu kasus-kasus pengadilan mereka.

Keluarga biasanya menunggu beberapa bulan sampai kasus mereka diselesaikan melalui pengadilan imigrasi, dan aturan baru akan memungkinkan Kementerian Keamanan Dalam Negeri untuk menjaga keluarga-keluarga itu di fasilitas penahanan.

Aturan akan diterbitkan dalam Daftar Aturan Kebijakan Federal pada hari Jumat dan akan mulai berlaku 60 hari kemudian. Namun tenggat waktu implementasi peraturan imigran Donald Trump tergantung pada keberhasilan tantangan pengadilan.