Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) membantah anggapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyebut pemindahan ibu kota berpotensi memboroskan anggaran negara. Berdasarkan data Bappenas, dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru sekitar Rp486 triliun.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Jusuf menyatakan rencana pembangunan ibu kota baru sudah melalui kajian yang matang. Terlebih, pemerintah juga tak akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata.

"Kan kami ada kajiannya juga, ya ini semacam ada cost-benefit yang dilakukan oleh Bappenas. Tapi pada prinsipnya ini sudah melalui keputusan presiden, jadi tidak ada istilah boros," ucap Gellwynn, Rabu (21/8).


Untuk membangun ibu kota baru, pemerintah hanya mengalokasikan Rp93,5 triliun dari APBN. Selebihnya, proyek di ibu kota baru akan dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan 100 persen swasta. Rinciannya, nilai proyek dari KPBU ditargetkan sebesar Rp265,2 triliun dan khusus swasta Rp127,3 triliun.

"Dana tidak hanya dari APBN, kami gunakan juga KPBU dan dari hasil penyewaan aset," ucapnya.

Menurut Gellwyn, wajar apabila sejumlah pihak mengkritik keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Ia menilai perlu membangun persamaan persepsi antara pemerintah dan sejumlah pihak lainnya.

"Memang tidak ujug-ujug semua langsung sepakat. Orang mengkritik itu wajar," katanya.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah berkomitmen tidak akan menggunakan APBN yang bersumber dari penerimaan pajak untuk menutup kebutuhan pemindahan ibu kota.

Namun, pemerintah akan menutupnya dengan APBN yang bersumber dari Penerimaan Pajak Bukan Negara (PNBP) yang berasal dari hasil dari pengelolaan aset berupa gedung-gedung perkantoran pemerintah di DKI Jakarta.

"Kalau pakai pajak kan itu APBN murni, nah kami pakai aset di Jakarta, itu bisa disebut sumber penerimaan baru alias PNBP. Ini bisa menambal kebutuhan APBN," ujar Bambang.

Sementara, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo mengkritik pemerintah agar tak sekadar membuat pencitraan dan menghamburkan uang negara dengan memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Pasalnya, butuh biaya besar untuk merealisasikan hal tersebut.

"Jadi ini mohon jadi suatu pertimbangan, jangan sampai ada pemborosan biaya untuk kepentingan yang tidak jelas, hanya pencitraan. Semoga bisa dikaji lebih mendalam oleh pemerintah," kata dia.

Selain itu, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Emil Salim menyatakan dana yang akan dikucurkan untuk pembangunan ibu kota baru sejatinya bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak lainnya.

"Kalau Rp466 triliun digunakan untuk membangun ibu kota, maka Rp466 triliun itu tidak bisa kita gunakan untuk membangun pendidikan di Indonesia Timur dan sebagainya," ucap Emil.