Suasana Kantor Dewan Adat Mbaham Matta seusai dibakar massa saat melakukan aksi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8/2019).
Belum 24 jam pemerintah dan aparat keamanan menyatakan situasi di Manokwari dan Sorong di Papua Barat, serta Jayapura di Papua, sudah kondusif, kerusuhan kembali terjadi di dua provinsi. Kali ini aksi unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis massa terjadi di Kabupaten Fakfak dan Mimika.

Kerusuhan terjadi di Fakfak pada Rabu (21/8/2019) pagi waktu setempat. Aksi damai mengecam rasisme yang berlangsung sejak Selasa (20/8) malam, dikabarkan berbagai media, termasuk Kompas.com dan detikcom, berubah menjadi tindak perusakan.

Berawal dari pembakaran ban, ratusan massa pengunjuk rasa kemudian membakar Pasar Thumburuni dan Kantor Dewan Adat Mbaham Matta.

Seorang warga bernama Salim, kepada detikcom bercerita bahwa kerusuhan mulai terjadi sekitar pukul 8.00 WIT. Warga yang masih "Merah-Putih" menurutnya, telah berupaya mencegah dan menenangkan massa.

Polri dan TNI langsung menurunkan pasukan pengamanan ke kawasan tersebut untuk mencegah meluasnya kerusuhan di Fakfak. Pasukan sebanyak 12 satuan setingkat kompi (SSK), atau 1.200 orang, segera didatangkan.

Sore harinya, Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, menyatakan pihak keamanan, dengan bantuan warga Fakfak, berhasil mengatasi kerusuhan tersebut.

Dedi, kepada iNews, mengklaim ada sekelompok kecil perusuh yang menunggangi aksi damai tersebut dan menjadi provokator kerusuhan. "Iya, ada kelompok kecil aja masyarakat yang mengagitasi situasi tapi itu berhasil dilokalisir," katanya di Jakarta Selatan (21/8).

Menurutnya, kelompok tersebut bukan berasal dari warga Fakfak. "Bukan hanya aparat kepolisian, juga oleh sebagian besar masyarakat di sana tidak setuju dengan tindakan orang orang yang memantik situasi padahal situasi di sana sangat kondusif," tutur Dedi.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal menduga kerusuhan itu terkait dengan unjuk rasa dan kerusuhan yang sempat terjadi di Manokwari, Sorong, dan Jayapura. Warga Papua melakukan aksi solidaritas memprotes perlakuan rasis dan diskriminatif yang dialami rekan-rekan mereka di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Iqbal menyatakan aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif untuk mengendalikan massa dan mencegah tindakan anarkis berlanjut.
Kantor DPRD Mimika dilempari batu
Petugas kepolisian dan TNI melakukan penjagaan saat massa aksi menutup jalan di Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
Selain Fakfak, lebih dari 1.000 warga, dilaporkan Antaranews, juga melakukan aksi unjuk rasa di Mimika, Timika, Papua. Massa dari berbagai kalangan berkumpul di depan kantor DPRD Mimika sejak Rabu (21/8) pagi.

Aksi yang berawal damai itu kemudian memanas. Penyebabnya, hingga siang hari Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom, dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, tak juga menemui mereka di halaman kantor.

Massa yang marah kemudian melempari Kantor DPRD itu dengan batu. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan agar mereka menghentikan pelemparan tersebut dan menghalau mereka dari halaman Kantor DPRD.

Mereka perlahan membubarkan diri, tetapi dalam perjalanan masih melempari sejumlah kendaraan aparat keamanan dan bangunan yang berada di pinggir jalan. Kompas.com mengabarkan dua polisi terluka dan dilarikan ke rumah sakit akibat bentrok dengan massa.

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto menyatakan situasi mulai kondusif dan aparat keamanan terus menyisir jalanan untuk memantau konsentrasi massa.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...dilempari-batu

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- KPK minta jaksa Satriawan berjiwa kesatria, menyerahkan diri

- Kumham tangkap sebagian napi Sorong yang kabur

- Setiap jam, uang Atta Halilintar bertambah Rp33 juta