Sejumlah pengendara motor antre untuk mengisi BBM di salah satu SPBU Pertamina, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Pemerintah memangkas alokasi subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dari Rp142,6 triliun pada 2019 menjadi Rp137,5 triliun pada 2020.

Pemangkasan anggaran itu berdampak pada penurunan subsidi dua komoditas energi. Pertama, anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi Rp20,8 triliun dari posisi tahun ini sebesar Rp32,3 triliun.

Kedua, anggaran subsidi LPG dari Rp58 triliun menjadi Rp54,4 triliun pada tahun depan. Sementara, hanya anggaran subsidi listrik yang terpantau naik dari Rp52,3 triliun menjadi Rp62,2 triliun.

Turunnya nilai subsidi pada BBM dan LPG menyimpulkan bahwa harga dua komoditas itu berpotensi naik pada tahun depan.

Meski terjadi pemangkasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan memastikan bahwa hal tersebut menyimpulkan sinyal kenaikan harga BBM dan LPG bersubsidi tersebut.

Sang penyusun anggaran itu mengatakan alokasi subsidi dalam RAPBN dihitung dengan mempertimbangkan dua indikator. Pertama, prediksi basis volume konsumsi barang yang disubsidi. Kedua, harga komoditas yang akan disubsidi.

Di luar dari itu, angka yang dipatok juga dipengaruhi oleh dua faktor dinamis; nilai tukar dan harga komoditas. Sehingga, sambung Sri Mulyani dalam Katadata, angka dalam alokasi subsidi lebih bersifat indikatif merujuk parameter yang digunakan.

Pada RAPBN 2020, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) adalah sebesar Rp14.400, menguat dari asumsi 2019 sebesar Rp15.000. Maka dari itu, selain volume produksi, dari sisi harga sering terjadi perubahan yang tidak sama dengan asumsinya.

“Dari situ kita akan melihat kebijakan yang harus diambil dengan mempertimbangkan banyak hal,” kata Sri Mulyani, Selasa (20/8/2019).

Selain asumsi nilai tukar rupiah, anggaran subsidi energi juga mengacu pada asumsi harga minyak Indonesia (ICP) sebesar AS$65 per barel dan target lifting untuk minyak sebanyak 734 ribu barel dan gas 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Pada RAPBN 2020, pemerintah tetap akan melanjutkan pembayaran subsidi untuk solar dengan besaran mencapai Rp1.000 per liter. Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan selisih harga minyak tanah dan LPG tabung 3 kilogram (kg).

Adapun subsidi listrik tetap akan diberikan pada golongan tarif tertentu; yakni pelanggan rumah tangga daya 450 VoltAmpere (VA) serta rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA.

Kendati ada ruang kenaikan harga BBM bersubsidi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) justru berspekulasi bahwa harga BBM nonsubsidi kemungkinan turun pada tahun depan.

Dasar penurunan itu mengacu pada penurunan iuran BPH Migas, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Dengan diturunkannya iuran di hilir, maka besar kemungkinan harga BBM (nonsubsidi) ikut turun. Hal ini lantaran iuran BPH Migas menjadi salah satu indikator penentu harga di samping harga impor dan kilang ditambah marjin keuntungan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Meski begitu, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengestimasikan penurunan harga tidak besar.

“Iuran BPH Migas itu tidak sampai 2,5 persen dari total harga per liter dikali volume. Tetapi ini PP, harus dijalankan. Ini yang penting, tukasnya.

Subsidi energi tercatat turun sejak pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo. Subsidi BBM/LPG pada 2018 turun 54 persen menjadi Rp97 triliun dibanding tahun 2012 sebanyak Rp211,9 triliun.

Subsidi listrik juga merosot 40 persen pada 2018 menjadi Rp56,5 triliun dibandingkan pada 2012.

Meski demikian, subsidi energi tahun 2018 cenderung meningkat 57 persen menjadi Rp153,5 triliun dari Rp97,6 triliun pada 2017. Peningkatan paling tajam pada subsidi BBM/LPG sebanyak dua kali lipat.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...an-lpg-subsidi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Komik: Aha, Bekasi (kota) ingin jadi Jakarta Tenggara

- Turunkan tensi Khofifah akan jamu gubernur Papua dan Papua Barat

- Rapor merah tamatan sekolah