Dengan El Niño diprediksi akan sangat kuat tahun ini, Indonesia harus bersiap menghadapi kekeringan yang panjang serta risiko tinggi kebakaran hutan dan kabut asap. Pemulihan hutan yang terdegradasi dan lahan gambut perlu menjadi agenda utama untuk mencegah kerusakan dan korban tahun 2015 agar tidak terjadi lagi. Memasuki periode kedua Jokowi, ada tiga hal yang bisa dilakukan presiden untuk mencegah bencana: moratorium permanen, transparansi data, dan kehutanan berbasis masyarakat.





Di awal masa kepemimpinan Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo, Indonesia mengalami beberapa kebakaran hutan dan kabut asap terburuk dalam beberapa dekade. Jokowi mengunjungi Kalimantan Selatan pada tahun 2015, berjalan menyusuri lahan gambut yang hangus untuk menyaksikan langsung kerusakan akibat kebakaran. Dia kemudian mengeluarkan serangkaian kebijakan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut.

Dia bergabung dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Dia mendirikan sebuah badan untuk memulihkan 2 juta hektar lahan gambut. Dia menciptakan satuan tugas untuk menangani keadaan darurat kabut asap. Dan dia memperpanjang moratorium perkebunan baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut, yang pertama kali diberlakukan oleh pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sekarang jelas bahwa Jokowi akan menjabat kembali selama lima tahun ke depan. Apa dampak dari kebijakan ini dan apa yang harus atau dapat dia tingkatkan dalam masa jabatan keduanya?

BAGAIMANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT MENAMBAH EMISI GAS RUMAH KACA

Kebakaran hutan tahun 2015 di Indonesia menghancurkan 2,7 juta hektar lahan. Lebih dari 800.000 hektar berada di lahan gambut. Kerugiannya menelan biaya lebih dari US$16 miliar.

Kebakaran juga menghasilkan 15,95 juta ton emisi CO2 per hari. Ini lebih dari sekadar emisi harian dari seluruh ekonomi Amerika Serikat (AS), yang menjadikan Indonesia salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca global dari perubahan penggunaan lahan dan sektor kehutanan.

Selain ribuan kematian dini, para peneliti memperingatkan dampak jangka panjang yang mengkhawatirkan dari materi partikulat lintas batas yang dihirup oleh bayi di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Dengan El Niño diprediksi akan sangat kuat tahun ini, Indonesia harus bersiap menghadapi kekeringan yang panjang serta risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan.

Pemulihan hutan yang terdegradasi dan lahan gambut perlu menjadi agenda utama untuk mencegah kerusakan dan korban tahun 2015 agar tidak terjadi lagi.

Berikut adalah tiga hal yang dapat dilakukan pemerintah Jokowi dalam masa jabatan keduanya, untuk mencegah kebakaran hutan dan kabut asap serta untuk mendukung upaya dunia untuk mengekang emisi CO2.

JADIKAN MORATORIUM HUTAN PERMANEN

Jokowi harus membuat larangan izin baru yang berdampak pada hutan primer dan lahan gambut—yang dikenal sebagai moratorium hutan—secara permanen, alih-alih hanya memperpanjangnya selama dua tahun lagi.

Moratorium yang dijadwalkan berakhir pada Juli 2019 ini pertama kali diterapkan pada 2011 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Moratorium ini bertujuan untuk melindungi 64 juta hektar hutan dan merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memangkas emisi gas rumah kaca.

Larangan penggunaan hutan dan lahan gambut untuk perkebunan baru dapat mengurangi kebakaran, karena para pekebun sering membakar lahan terbuka untuk mempersiapkan penanaman.

Kami juga merekomendasikan moratorium yang mencakup hutan sekunder (kawasan hutan yang ditumbuhkan kembali setelah ditebang), karena banyak dari kawasan ini masih memiliki cakupan hutan yang baik dan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.

Para peneliti mencatat bahwa Indonesia mengalami penurunan 60 persen dalam tingkat kehilangan cakupan pohon dan penurunan 88 persen dalam hilangnya hutan primer di lahan gambut yang dilindungi antara 2016 hingga 2017.

Para peneliti juga berpendapat bahwa itu dihasilkan dari banyak faktor selain moratorium. Ini termasuk curah hujan, penegakan hukum yang lebih kuat, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kesehatan kabut asap.

Apakah kebijakan-kebijakan tersebut memiliki pengaruh langsung atau tidak masih dapat diperdebatkan. Namun, satu hal yang jelas: menghentikan penerbitan izin perkebunan di kawasan hutan dan memulihkan hutan dan lahan gambut yang rusak, adalah kunci untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKSES PUBLIK TERHADAP DATA PENGGUNAAN LAHAN HUTAN

Indonesia dikenal dengan kegiatan tebang-dan-bakar untuk membuka perkebunan, terutama kelapa sawit, yang dituding sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan tahun 2015.

Karenanya, data perkebunan kelapa sawit yang terbuka sangat penting untuk menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas area yang terbakar serta untuk menegakkan hukum. Pemerintah harus meningkatkan Inisiatif Satu Peta untuk mengintegrasikan peta di seluruh negeri dan membuat data tentang siapa yang memiliki atau mengelola perkebunan kelapa sawit yang tersedia untuk umum.

Sejauh ini, pemerintah belum menunjukkan kemauan politik untuk menyediakan data geospasial yang terbuka dan transparan.

Pemerintah Jokowi enggan mematuhi keputusan Mahkamah Agung tahun 2017 untuk membuka data perizinan perkebunan kelapa sawit kepada publik. Pakar tata kelola hutan Hariadi Kartodihardjo menyatakan, bahwa keengganan pemerintah menghambat proses klarifikasi status 3,47 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Elemen utama untuk mengatasi kompleksitas konflik penguasaan lahan di Indonesia adalah data geospasial yang terbuka dan transparan. Ini juga akan mencegah pembangunan ilegal perkebunan kelapa sawit yang sering dihubungkan dengan kebakaran hutan dan lahan gambut buatan manusia.

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden Jokowi memiliki kekuatan untuk mengatur agenda politik untuk mengatasi masalah-masalah di atas dan menggunakan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi publik dan akses terhadap Satu Peta.

KEHUTANAN BERBASIS MASYARAKAT

Rekomendasi terakhir haruslah partisipasi publik, yang melibatkan pemberian akses hukum bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan di bawah skema kehutanan sosial.

Skema ini adalah program nasional unggulan pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap 12,7 juta hektar hutan, yang juga membantu mengurangi kemiskinan dan mengurangi pembalakan liar.

Namun, kurang dari 20 persen dari targetnya telah tercapai.

Untuk mempercepat kemajuan, pemerintah mempercepat proses perizinan untuk memangkas proses birokrasi dari enam bulan menjadi 21 hari.

Selain merampingkan proses, pemerintah juga harus memastikan bahwa program itu adil secara sosial dan membantu masyarakat beralih pada mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan secara lingkungan.

Ada contoh kelompok-kelompok komunitas hutan yang dapat menyeimbangkan antara konservasi dan ekonomi, seperti kelompok Bina Wana Kabupaten Lampung Barat, di mana para petani menghasilkan produk-produk non-kayu seperti kopi dan madu, sambil melindungi keanekaragaman hayati.

MELIHAT KE DEPAN

Perubahan iklim diproyeksikan akan meningkatkan insiden kekeringan, yang mengarah pada kemungkinan peningkatan kondisi El Nino yang kering. Karenanya, diperlukan komitmen yang lebih signifikan untuk mengurangi kebakaran dan kabut.

Sejauh ini, Indonesia telah melakukan upaya besar untuk memperkuat kebijakan lingkungan dan sumber daya alam. Masih ada ruang untuk meningkatkan keadilan lingkungan dan sosial, serta transparansi dalam tata kelola.

Memasuki masa jabatan keduanya, Jokowi perlu menempatkan pertimbangan ini lebih tinggi dalam agendanya untuk menghindari terulangnya kabut asap tahun 2015.






*Kira-kira bakal berkurang gak ya kebakaran hutan di Indonesia di Periode kedua Jokowi?