Wacana bergabungnya partai-partai pendukung Prabowo Subianto ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi dinilai tidak etis oleh sebagian kalangan.

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan menilai langkah partai-partai oposisi itu tidak sesuai dengan etika politik.

Sebab, pada Pemilu lalu, mereka telah bertarung habis-habisan. Lantas bila mereka bergabung, tidak ada diferensi yang terlihat diantara mereka.

Harusnya mereka yang kalah membentuk barisan oposisi saja. Kehadiran oposisi dalam sistem demokrasi itu niscaya dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah.

Mekanisme kontrol ini sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Senada dengan itu, ahli komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta, Emrus Sihombing menilai bahwa ada kemungkinan Partai Gerindra bergabung dengan partai pendukung pemerintah di eksekutif atau bekerja sama dengan partai pendukung pemerintah di parlemen.

Pasalnya, Partai Gerindra memiliki hubungan baik dan latar belakang sejarah dengan PDI Perjuangan, terutama antara Ketua umum kedua partai tersebut.

Kita berharap Partai Gerindra tetap pada posisinya semula sebagai oposisi. Tak perlu bergabung ke dalam pemerintahan untuk menjadi penyeimbang.