Prioritas yang diemban Kementerian ESDM, terutama soal hal ketahanan energi adalah mendorong energi berkeadilan. Apa itu energi berkeadilan? Prinsipnya adalah menyediakan energy secara merata karena rentang geografis Indonesia sangat luas.

Tantangannya kemudian adalah bagaimana cara menyediakan energi secara merata ke seluruh pelosok negeri, tapi dengan harga yang terjangkau. Pasalnya, Indonesia sangat luas dan beberapa wilayah berada di pelosok, seperti wilayah 3T: Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Dalam pelaksanannya, itu akan mendorong penerimaan negara sekaligus memacu pertumbuhan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan perekonomian, juga investasi.



Infrastruktur yang dibangun Kementerian ESDM merupakan program pro rakyat. Mungkin yang paling mengena ke masyarakat adalah listrik. Listrik itu bisa mengubah peradaban. Seseorang pasti butuh listrik. Jadi di bidang infrastruktur, yang pertama adalah penyediaan listrik. Yang kedua adalah terkait bahan bakar. seperti pemlmngunan kilang. Di luar itu, pendukung kilang yang melupakan infrastruktur adalah pembangunan pipa jaringan gas.

Ada juga infrastruktur keenergian di bidang migas. seperti terminal penerimaan uutuk impor maupun ekspor. ada yang namanya floating storage regasification terminal (FSRT) atau terminal gas terapung. Jadi sekarang. hawa gas tidak semuanya lewat pipa, apalagi kalau dikirim antarpulau, antarnegara, dikirim melalui fasilitas FSRT. Jadi gasnya dicairkan dulu. begitu mau digunakan baru diubah kembali menjadi bentuk gas.

Energi juga butuh terminal bahan bakar, seperti terminal penyimpanan. Kita huat terminal bahan bakar di Maluku. Di Maluku itu bayangkan saja ada sekitar 1.300 pulau. bagaimana untuk menjangkau seluruh pulau itu? Makanya dibangun 21 terminal. Terminal—terminal ini juga perlu diperhatikan karena memiliki jangka waktu umur maupun perubahan volume.

Pencapaiannya, kalau listrik bisa dilihat melalui rasio elektrifikasi. Capaian secara nasional adalah 98,3% di akhir Desember 2018, padahal target pemerintah dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2018 adalah 97,5%. Artinya capaian 98,3% telah melampaui target. Artinya jumlah rumah yang sudah memperoleh listrik dibagi dengan total jumlah rumah tangga secara nasional. Total rumah tangga berlistrik adalah sekitar 66.9 juta rumah tangga. Sedangkan jumlah rmnah tangga nasional sekitar 68,1 juta. Masih ada sekitar 1.2 juta rumah tangga yang belum memperoleh listrik. Target tahun ini adalah mengejar ketertinggalan itu. Misalnya di NTT. Ini karena struktur kepulauan di NTT yang menyulitkan untuk membangun pembangkit listrik.



Lalu ada juga program listrik 35.000 megawatt. Yang sudah berjalan haru sekitar 3.000 megawatt. Yang sedang dalam tahap konstruksi sekitar 18.200 megawatt. Lainnya masih dalam tahap perencanaan dan lelang. Diharapkan pada 2024 atau 2025 target listrik 35.000 megawatt ini tercapai 100%. Soal listrik ini sudah dibangun dua kincir angin raksasa di Sidrap dan Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Indonesia sudah memasuki era energi baru terbarukan. Pak Menteri ESDM (Ignasius Jonan) sudah menandatangani rencana pengadaan umum, di mana pada 2025 proporsi penggunaan energi dari batu bara diturunkan hingga 30%. Bahan bakar minyak dari yang semula 5% bisa diturunkan menjadi 1%. Energi baru terbarukan ditingkatkan penggunaannya menjadi 23% dari knndisi saat ini yang baru 13%. Hal ini otomatis akan mengurangi porsi penggunaan energi batu hara.

Untuk pembangunan kilang minyak. pemerintah bekerja sama dengan investor asing. Contohnya pengembangan kilang Balongan kerja sama dengan Arab Saudi, karena kalua kilang marginnya kecil. Sekarang kilang juga tidak independen.

Produksi minyak kita menurun, dari 800 barel per hari (bph) sekarang turun 790 bph. Kenapa turun, karena kebijakan di masa lalu kita dengan sistem cost recovery itu, sudah 20 tahun tidak menemukan lapangan besar. Semua lapangan pasti akan turun (produksinya) dan harus menggantikan, karena yang namanya konsep di industri migas itu, kita menggunakan 1 barel, kita harus menemukan 1 bare1. Sekarang terbalik, kita menkonsumsi l barel tapi kita menemukan setengah barel. Makin lama makin turun.



Industri migas adalah industri yang periode cycle penemuan sampai produksi membutuhkan waktu 7-15 tahun, sehingga saat ini diubah system policy yang tadinya cost recovery menjadi gross split yang memacu eksplorasi. Sekarang dengan system gross split, para investor diwajibkan melakukan penemuan-penemuan (lapangan) baru. Kalau tidak melakukan. ya harus bayar. Ini harapan ke depannya bisa menemukan lapangan besar.

Kendala yang ditemui dalam membangun infrastruktur energi sebenarnya tidak ada yang berarti. Pemerintah siap melakukan pembangunan, prinsipnya dengan pertumbuhan penduduk. Tentunya adalah bagaimana pemerintah juga mengejar peran dunia usaha agar bahu membahu. Pendanaan memang dari sisi pemerintah menjadi kendala karena APBN untuk segala macam. Satu lagi kebiasaan yang sering kita dengar tapi sudah mulai bisa teratasi adalah pembebasan lahan. Berkat sosialisasi kerja sama dengan pihak daerah, kesadaran semua pihak sudah mulai bertamhah.

Regulasi yang selama ini menghambat dunia usaha dihapus, pemerintah telah menghapus 186 regulasi pada 2018. Dpangkas perizinan dan birokrasi untuk menciptakan iklim Investment friendly. Contohnya, orang bikin SPBU sampai bisa beroperasi butuh 5-6 tahun, belum izin dan segala macam. Sekarang benar-benar izin yang diperlukan saja, yang penting taat terhadap safety.

Itu dari sisi regulasi, tentunya dari sisi kelembagaan pemerintah melakukan terobosan dengan menambah direktorat yang diperlukan, misalnya direktorat infrastruktur dan direktorat EBTKE yang selama ini tidak ada. Lalu pada 2018, anggaran kita Rp6,57 triliun itu benar-benar 54% berujung pada penambahan jaringan gas kota, membagikan converter kit untuk nelayan, serta membagikan lampu surya hemat energy hampir 300.000 unit ke Papua.



Program unggulan yang memberikan dampak positif bagi rakyat, hampir setengah juta jiwa pada satu-dua tahun ini adalah BBM satu harga. Inovasi BBM satu harga itu salah satu, ada juga converter kit untuk nelayan dan jaringan gas. Yang paling dirasakan di Papua adalah terobosan lampu surya hemat energi. Tidak mungkin dalam waktu singkat masyarakat Papua merasakan hari Natal dengan terangnya listrik kalau pemerintah tidak melakukan terobosan lampu surya hemat energi.