Sebagaimana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Persaudaraan Alumni (PA) 212 akhirnya terang-terangan mendukung berdirinya khilafah di Indonesia. Hal ini akhirnya membongkar kedok politik mereka selama ini.

Pengakuan ideologis seperti itu sebagaimana disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PA 212, Asep Syarifudin. Ia mengharapkan khilafah bisa tegak berdiri di Indonesia.

Menurutnya, khilafah atau sistem kenegaraan yang berlandaskan ajaran Islam itu tidak terlarang.

Pernyataan Asep itu mempertegas bahwa selama ini mereka hanya mendompleng Prabowo untuk tujuan khilafah. Jadi wajar saja ketika Prabowo bertemu dengan Jokowi, mereka terlihat marah-marah dan menganggap capres nomor urut 02 itu pengkhianat.

Karena bertemunya dua tokoh tersebut menutup kesempatan bagi mereka untuk memperjuangkan agendanya. Yang mereka inginkan itu adalah kekacauan dan keributan yang berkepanjangan, sehingga bangsa Indonesia terpecah belah karena isu SARA.

Di tengah situasi seperti itulah propaganda khilafah akan lebih mudah diterima khalayak. Karena masyarakat sudah tidak percaya dalam sistem demokrasi konstitusional sebagaimana dianut oleh bangsa Indonesia saat ini. Padahal, dibandingkan sistem khilafah yang mengajak kita mundur berabad-abad, sistem demokrasi ini masih lebih unggul.

Dengan pernyataan seperti di atas, kita bisa menilai bahwa PA 212 ini sama dengan ISIS dan HTI. Karena mereka sama-sama menginginkan tegaknya khilafah di Indonesia.

Padahal, sistem khilafah yang digembar-gemborkan oleh ISIS dan HTI serta kelompok sejenisnya itu belum jelas juntrungannya. Konsep pemerintahannya pun belum ketahuan.

Artinya, jika sistem itu diterapkan di Indonesia yang memiliki banyak perbedaan dan keberagaman ini pasti akan membawa pada kehancuran. Pasalnya, kita ini terdiri dari ribuan suku dan bangsa, tidak hanya satu agama saja.

Bahkan, menurut intelektual Islam Mahfud MD, khilafah sendiri bukanlah ajaran yang berasal dari Al Quran. Itu hanyalah penafsiran sejumlah ulama yang berkepentingan dan memanfaatkan agama saja.

Sedangkan, menurut Direktur Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC) Robi Sugara, ada 4 alasan mengapa khilafah selalu tertolak.

Pertama, khilafah ditolak di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Bahkan, organisasi pengusung khilafah, Hizbut Tahrir, ditolak di dua puluh negara lebih, termasuk Indonesia. 

Kedua, belum jelas sistem khilafah mana yang jadi rujukan. Pasalnya, pada era khulafaur rasyidin, pergantian khalifah menggunakan sistem yang tidak sama: ada yang menggunakan musyawarah melalui semacam ahlul halli wal aqdi, ada yang ditunjuk khalifah sebelumnya, dan ada yang dipilih khalayak ramai. Sementara, khalifah pada era Umayyah, Abbasiyah, hingga Usmaniyah, diangkat berdasarkan darah keturunan.

Ketiga, siapa yang akan dijadikan khilafah. Dewasa ini, jumlah umat Islam diperkirakan 1,8 miliar dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Perihal siapa yang berhak menjadi khalifah tentu akan menjadi persoalan yang pelik, mengingat umat Islam terdiri dari banyak suku dan bangsa yang berbeda.

Terakhir, sistem khilafah tidak sesuai dengan masa sekarang. Jika para pengusung khilafah merujuk sistem khilafah pada era Umayyah, Abbasiyah, hingga Usmaniyah, maka sistem khilafah yang bersifat otoritarianisme seperti itu tidak cocok untuk diterapkan pada era seperti saat ini. 

Dengan penjelasan seperti itu, maka masyarakat harus sadar dan lebih jeli dalam menilai propaganda khilafah di tanah air, terutama dari kalangan HTI dan PA 212.

Kita jangan mudah terprovokasi oleh narasi-narasi propaganda yang sengaja disebarkan oleh mereka untuk menyudutkan pemerintah yang sah, demokrasi dan Pancasila.

Di samping itu, kita juga berharap agar pemerintah benar-benar mengawasi pergerakan PA 212 yang mulai terang-terangan dengan agenda ideologisnya tersebut. Jangan berikan ruang gerak bagi mereka yang ingin mengubah Pancasila dan NKRI.

Basmi antek-antek khilafah hingga ke akar-akarnya!