Akhir-akhir ini, Partai Gerindra menginginkan posisi Ketua MPR sebagai bentuk rekonsiliasi. Hal ini mengundang tanya dari berbagai pihak, salah satunya dari PDI Perjuangan.

Terutama, mereka mempertanyakan figur dari Gerindra yang layak menempati jabatan tersebut. Mengingat sering kali kader partai berlogo garuda itu justru kerap mengeksploitasi partisan.

Hal itulah pandangan Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno. Ia sangsi ada tokoh yang layak dari Gerindra untuk menduduki kursi Ketua MPRI RI.

Menurutnya, kalau dalam komunikasi dan lobi-lobi itu, calon yang disodorkan Gerindra kenegarawanannya itu telah teruji, kemudian bisa menarik simpati dari partai-partai yang ada, tentu saja, akan dapat dukungan. Namun ini sayangnya tidak.

Kita sangat sepakat dengan pernyataan politikus tersebut. Hingga kini, publik pun tak mengetahui siapa tokoh yang layak menduduki kursi itu dari Gerindra.

Rasa-rasanya memang sudah sepatutnya jabatan Ketua MPR itu harus diisi dengan tokoh yang bisa diterima semua pihak. Kalau berasal dari Gerindra, pasti menuai resistensi yang sangat besar.

Oleh karena itu, Gerindra seharusnya berkaca dan tahu diri jika meminta sesuatu untuk syarat rekonsiliasi. Karena kader partai lain masih banyak yang lebih berhak dan layak menjabat sebagai Ketua MPR.

Yang leboh penting lagi, rekonsiliasi jangan dibuat sebagai sarana dagang politik dan kekuasaan, namun harus menjadi kesadaran sendiri karena Prabowo secara tegas mengatakan bahwa pertemuan Prabowo dan Jokowi bertujuan untuk kebaikan bangsa.

Mari kita teruskan rekonsiliasi tanpa ada syarat kursi. Kerjasama seluruh golongan bangsa Indonesia tak perlu ada permintaan jabatan. Setuju?