TS
padanglurus1
PSR, Pintu untuk Naikkan Kualitas Perkebunan Sawit Rakyat
Industri kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia pada mulanya adalah bisnis dengan modal besar dan tidak melibatkan masyarakat atau perorangan. Namun sejak 1979, perorangan atau kelompok tani mulai ikut serta menanam pohon dari akar serabut ini.
Masuknya petani perorangan mengelola perkebunan mandiri tersebut memberi manfaat ganda. Pertama terjadinya peningkatan taraf ekonomi masyarakat local. Kedua, adanya pemanfaatan lahan yang sebagian diantaranya merupakan area terlantar.
Data Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan, pada tahun 1979, total lahan yang sawit yang dikelola petani perorangan tercatat seluas 3.125 hektar. Sementara lahan milik perusahaan berjumlah seluas 260.939.
Maka seiring perjalanan waktu, pada tahun 2017, Kementan menyampaikan data, bahwa jumlah lahan milik perorangan melonjak drastic yakni mencapai 4,75 juta hektare. Dari total 12.30 juta hektar lahan perkebunan sawit yang ada di Indonesia.
Besarnya jumlah lahan yang dikelola petani perorangan tersebut telah melahirkan sejumlah konsekwensi lain, di luar dampak positif yang sudah di hasilkan selama ini.
Diketahui, sejumlah lahan milik petani perorangan tersebut ada yang disebut berasal dari kawasan hutan produksi dan tak boleh dialihfungsikan. Namun karena sosialisasi yang kurang,maka lahan tersebut menjadi area perkebunan sawit, sehingga kerap dituding tak menjalankan prinsip “Berkelanjutan”. Pada gilirannya, masalah-masalah seperti ini yang kerap menjadi senjata oleh Uni Eropa dalam beragam kampanye mereka untuk menyudutkan Indonesia. Meski pada sisi lain, praktek-praktek pengalihan lahan/hutan menjadi perkebunan sawit tersebut tak hanya terjadi pada petani sawit perorangan.
Di luar isu-isu lingkungan tersebut, para petani perongan ini tanpa disadari juga harus menghadapi masalah penting lain, yaitu terkait dengan tingkat produktifitas hasil perkebunan mereka.
Hal itu terjadi karena berdasarkan data yang muncul, tingkat produktifitas lahan milik petani kerap jauh dibawah kebun milik perusahaan atau korporasi. Ini dapat dimaklumi karena tak seperti lahan perorangan, sumber daya atau dana milik perusahaan perkebunan memungkinkan mereka untuk merawat pohon dan lahan agar produktifitas tetap terjaga. Itu berbeda dengan lahan perorangan atau kelompok tani, mereka kerap terhambat modal dan sumber daya guna mempertahankan kualitas batang pohon kelapa sawit yang mereka miliki.
Maka pada titik ini, upaya pemerintah dengan merevitalisasi dan meningkatkan produksi kelapa sawit milik petani perorangan lewat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) harus menjadi fondasi baru dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat.
Karena selain bicara penanaman ulang, namun penggantian pohon sawit tua dengan yang muda harus juga mencakup peningkatan produktifitas. Peningkatan produktifitas itu tak sekedar bicara pohon baru, namun harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas atau makro, berupa penataan ulang perkebunan milik rakyat itu sendiri.
Agar program tersebut bisa mencapai target, maka pemerintah sebaiknya sudah menentukan desain seperti apa yang diinginkan. Sebab, jika hanya sekedar mengganti, sejumlah masalah besar akan menghadang beberapa tahun kemudian. Salah satunya adalah singkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sebab tanpa itu, sawit rakyat akan selalu jadi pemain figuran, bahkan jadi kambing hitam jika masalah menimpa.
Kondisi perkebunan rakyat yang selama ini hanya jadi pemasok untuk perusahaan besar, selamanya akan selaku demikian. Sehingga mimpi untuk mengangkat taraf petani sawit untuk mengelola kebun mereka secara lebih modern dan menerapkan prinsip “berkelanjutan” hanya jadi bahan diskusi diatas kertas.
Diubah oleh padanglurus1 18-07-2019 18:53
0
429
0
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Bisnis
70KThread•11.6KAnggota
Komentar yang asik ya