Menjadi oposisi dalam sistem demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Hadirnya oposisi itu justrusangat dibutuhkan agar pemerintah bisa bekerja secara optimal.

Namun asalkan oposisi itu dilakukan dengan berkualitas. Terutama dengan tidak menimbulkan dendam juga kebencian. Apalagi disertai hinaan, cacian, dan makian.

Pun di Indonesia, oposisi yang berkualitas akan mendekatkan Indonesia pada demokrasi yang sehat. KIta sangat membutuhkan adanya oposisi di luar pemerintahan.

Begitulah pesan utama Presiden Joko Widodo menanggapi adanya inisiatif sejumlah partai dan kelompok masyarakat yang ingin berdiri sebagai oposisi di luar pemerintahan.

Pesan itu disampaikan Presiden dalam pidato yang bertajuk "Visi Indonesia" yang digelar di Sentul International Convention Centre, Sentul, Bogor, Minggu (14/7).

Dalam kesempatan itu, Presiden justru memuji peran oposisi dalam demokrasi. Menurutnya, menjadi oposisi itu mulia sebagai partner pemerintahan.

Kita pun sepakat dengan pesan Jokowi di atas. Sebagai orang yang menganut budaya ketimuran serta norma agama yang harus dijunjung tinggi, meskipun berbeda pilhan, harus disikapi dengan cara-cara yang baik.

Presiden Jokowi melalui pidatonya juga telah membuka opsi agar muncul oposisi sebagai kekuatan kontrol di DPR yang bisa dilakukan oleh Prabowo atau partai-partai lain.

Pesan dalam pidato itu juga jelas bahwa Presiden Jokowi benar-benar menginginkan adanya oposisi yang berkualitas dan sesuai dengan kapasitasnya pada masa pemerintah mendatang.

Meskipun kita tahu, bahwa pidato itu juga menjadi simbol dan sindiran yang telak. Terutama terkait dengan kondisi oposisi selama 5 tahun ke belakang yang lebih banyak disertai dendam dan hinaan daripada sifat 'check and balance' serta kontrol yang substantif.

Mari kita dorong hadirnya oposisi yang berkualitas sebagai partner pemerintah. Salah satunya dengan mengkritisi kebijakan secara substantif tanpa memainkan sentimen kebencian dan narasi SARA.

Setuju?