Hampir semua elit politik saat ini mengumandangkan ajakan rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Kubu Joko Widodo merupakan pihak yang membuka tangan untuk wacana tersebut, namun ditanggapi agak lain oleh pendukung Prabowo.

Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan pendapatnya ihwal narasi rekonsiliasi politik pascapemilihan presiden 2019. Dahnil berpendapat kepulangan pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab ke tanah air semestinya menjadi bagian dari rekonsiliasi politik tersebut.

"Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia," kata Dahnil melalui akun Twitternya, @Dahnilanzar pada Kamis, 4 Juli 2019.

Melihat itu, kita tentu saja agak bingung. Apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi ala Dahnil itu?

Rekonsiliasi pasca Pilpres harusnya tak dikaitkan dengan negoisasi kasus hukum. Keduanya merupakan hal yang berbeda. Dalam keadaan apapun, hukum harus ditegakkan kepada siapa saja tanpa terkecuali.

Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily. Ia juga heran sekaligus tak habis pikir dengan Dahnil Anzar Simanjuntak itu.

Sikap kubu Prabowo-Sandiaga ini memberikan pelajaran buruk kepada masyarakat tentang politik dan hukum karena seolah-olah hukum bisa diintervensi oleh politik.

Dengan ide rekonsiliasi seperti itu, maka jelas kubu Prabowo-Sandi hanya mau melindungi kelompoknya, bukan melakukan rekonsiliasi untuk kemaslahatan bangsa.

Kita sebaiknya tolak ide ngawur dan nyeleneh seperti itu. Jangan berikan ruang adanya diskriminasi hukum karena kepentingan politik. Hukum dan politik harus ditempatkan sesuai posisinya masing-masing dan dicampuradukkan.