tirto.id - Pria-pria necis berkopiah hitam berduyun-duyun memadati gedung Societeit Habiprojo yang terletak di ujung simpang empat Jalan Pasar Pon dan Jalan Singosaren, Kota Solo. Mereka terdiri dari para kaum terpelajar dan sastrawan, guru-guru dari penjuru Jawa dan Sumatera, wakil-wakil dari keraton Yogyakarta dan Solo, serta wartawan yang tergabung dalam Perdi (Persatuan Djurnalis Indonesia).

Para hadirin tampak antusias menanti pembukaan acara kendati hari sudah malam. Kebetulan hari Sabtu itu, tanggal 25 Juni 1938, tepat hari ini 81 tahun lalu, tengah diadakan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) Pertama. Membuka acara, Poerbatjaraka naik podium menyambut kedatangan lebih dari 500 orang tamu.

Selepas sambutan, wartawan Soeara Oemoem Surabaya Soedarjo Tjokrosisworo bergegas bangkit menyampaikan berpidato. Menurut ingatan Saifuddin Zuhri dalam biografinya, Berangkat dari Pesantren (2013: 161), pidato Tjokrosisworo dibawakan dengan menarik dan jelas khas gaya berbicara seorang orator.

Daya pikat pidato Soedarjo tampaknya memang berhasil membius seisi kongres. Saifuddin bahkan menjuluki Soedarjo sebagai “si bintang kongres”. Tidak heran Soedarjo menjadi bintang—kongres itu memang bermula dari idenya.

Garda Depan Kongres Bahasa

Menurut penuturan Harimurti Kridalaksana dalam Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai (1991: 235-236), KBI Pertama erat kaitannya dengan spontanitas. Prakarsanya datang dari perorangan. Begitu pula para hadirin yang sebagian besar bukanlah ahli bahasa profesional, melainkan para penulis dan wartawan pecinta bahasa Indonesia.

Sebagai wartawan nyentrik yang suka memperkenalkan istilah baru dalam bahasa Indonesia, Soedarjo Tjokrosisworo sering dilanda kegelisahan akan penggunaan kaidah bahasa yang baik dan benar. Alasan mantan wartawan Darmo Kondo itu mencetuskan kongres bahasa dipengaruhi perasaan tidak puas atas pemakaian bahasa Indonesia yang masih kacau balau dalam surat kabar sejak Sumpah Pemuda diikrarkan pada 1928.

Masih mengutip catatan Kridalaksana, keluh kesah Soedarjo ini lantas tiba juga ke telinga Sumanang Surjowinoto, kawannya sesama wartawan. Dalam obrolan yang terjadi antara keduanya, Soedarjo secara spontan bertanya kepada Sumanang apakah ada kemungkinan untuk mengadakan pertemuan yang fokus merumuskan pegangan bagi seluruh penutur bahasa Indonesia. Soedarjo yakin dirinya mampu menggerakkan pengusaha-pengusaha dan tokoh-tokoh di Solo untuk berpartisipasi dalam acara tersebut.

Pertanyaan Soedarjo pun diikuti sikap optimis Sumanang. Tak ingin berlama-lama, wartawan yang selepas Kemerdekaan pernah menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu berkeliling Jakarta untuk menemui tokoh-tokoh dan kaum terpelajar. Upaya Sumanang berhasil menarik partisipasi cendekiawan ternama seperti Hoesein Djajadiningrat dan Poerbatjaraka.

Berawal dari sekadar gagasan kemudian terbentuklah sebuah komite di Jakarta yang beranggotakan kaum terpelajar, penulis, wartawan, dan para tokoh pergerakan nasional. Adapun Hoesein Djajadiningrat dipilih sebagai ketua kehormatan. Sementara itu Poerbatjaraka dipilih sebagai ketua, didampingi Amir Sjarifuddin sebagai wakil ketua. Turut pula bergabung Maria Ulfah Santoso, Mohammad Yamin, dan Mohammad Tabrani melengkapi jajaran panitia yang bertugas merumuskan KBI Pertama.

Hasil yang Memuaskan

Para jurnalis dan kaum terpelajar era 1930-an sependapat dengan Soedarjo bahwa bahasa Indonesia belum memiliki pedoman yang baik. Akibat keterbatasan ini, pemakaian bahasa Indonesia tidak pernah berkembang.

Dengan terselenggaranya forum yang mampu mengatur dasar penggunaan bahasa atas kesepakatan bersama, diharapkan bahasa Indonesia dapat dipakai pula sebagai bahasa resmi dalam setiap pertemuan Volksraad (Dewan Rakyat) dan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah bumiputra.

Menurut Kridalaksana, KBI Pertama berhasil mencapai hasil yang dicita-citakan tersebut. Seusai kongres, fraksi nasional dalam Volksraad yang dipimpin M. Husni Thamrin memutuskan untuk memakai bahasa Indonesia dalam setiap rapat.

Selain dampak politis, kongres juga mengharapkan dampak progresif di bidang pendidikan. Menurut putusan kongres yang dirangkum Badan Bahasa (PDF), satu dari sembilan butir putusan kongres menunjukkan perhatian yang besar terhadap rencana pembangunan Institut Bahasa Indonesia dan Perguruan Tinggi Kesusastraan.

Menurut hasilnya, kongres yang diselenggarakan selama tiga hari, mulai dari 25 sampai 27 Juni, menunjukkan betapa kuat upaya pembakuan bahasa Indonesia. Selain pembentukan institusi, putusan-putusan kongres meliputi perbaikan bahasa dalam surat kabar, susunan tata bahasa baru, dan perubahan ejaan yang asalnya dari bahasa Melayu Riau.

Bahasa Melayu, Bahasa Pemersatu

Selain Yamin, KBI Pertama juga melibatkan beberapa pujangga asal Sumatra seperti Sutan Takdir Alisjahbana, Sutan Pamuntjak, dan Sanusi Pane. Keterlibatan pujangga Angkatan Balai Pustaka yang didominasi orang-orang Sumatra ini tentu bukan sebuah kebetulan.

Menurut Fahrurrozi dan Andri Wicaksono dalam Sekilas Tentang Bahasa Indonesia: Catatan Mengenai Kebijakan Bahasa, Kaidah Ejaan, Pembelajaran Sastra, Penerjemahan, dan BIPA (2016: 37), language planning di Indonesia dimulai dari ejaan Bahasa Melayu yang disusun ahli linguistik Charles Adriaan van Ophuijsen bersama beberapa pujangga Angkatan Lama asal Sumatra.

Pada 1901 ejaan van Ophuijsen mulai diakui Pemerintah Kolonial dan diresmikan menjadi Ejaan Resmi Bahasa Melayu. Belanda kemudian menjadikan ejaan van Ophuijsen sebagai dasar didirikannya Commissie voor de Volkslectuur (Komisi Untuk Bacaan Rakyat) pada 1908, cikal bakal Balai Pustaka.



Menanggapi pemaparan Sutan Pamuntjak tentang “Hal ejaan bahasa Indonesia”, kongres memutuskan ejaan van Ophuijsen masih sangat relevan dipergunakan untuk sementara waktu. Anggota kongres merasa ejaan tersebut sudah sangat sederhana. Kendati demikian, perubahan dalam ejaan perlu segera dipikirkan melalui peran serta perhimpunan kaum guru beserta fraksi nasional di Volksraad.

Penelitian Kees Groeneboer yang bertajuk “Politik Bahasa pada Masa Hindia Belanda” menyebut dukungan Pemerintah Kolonial terhadap bahasa Melayu didasari anggapan yang menyebut bahasa Melayu jauh lebih aman dibandingkan bahasa Belanda. Perluasan penggunaan bahasa Belanda di kalangan bumiputra justru dianggap mendorong pertumbuhan nasionalisme karena para nasionalis Jawa berpendidikan Belanda lebih suka mengungkapkan dirinya dalam bahasa Belanda.

Tulisan Groeneboer yang dimuat dalam jurnal Wacana, Vol. 1, No. 1 (1999: 43) itu menyebut di antara nasionalis Jawa hanya Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) yang mau membela bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Sepulang dari pengasingan di negeri Belanda pada 1919, Soewardi mulai serius membuka kursus-kursus bahasa Melayu.

Menurut Soewardi, bahasa Melayu lebih sederhana dan lebih demokratis dibandingkan bahasa Jawa. Meskipun pendapat ini sempat menarik perasaan tidak senang para nasioanalis Jawa, bahasa Melayu pada akhirnya diresmikan menjadi bahasa Indonesia, baik dalam Kongres Pemuda II dan KBI Pertama.

“Jang dinamakan ‘Bahasa Indonesia’ jaitoe bahasa Melajoe jang soenggoehpoen pokoknja berasal dari ‘Melajoe Riaoe’ akan tetapi jang seodah ditambah, dioebah atoe dikoerangi menoroet keperluan zaman dan alam baharoe, hingga bahasa itoe laloe moedah dipakai oleh rakjat di seloeroeh Indoensia,” kata Ki Hajar Dewantara dalam KBI Pertama di Solo, seperti dikutip Sinta Diana Martaulina dalam Bahasa Indonesia Terapan (2018: 10).

Groeneboer menyebut bahasa Melayu pada akhirnya dapat diterima kaum nasionalis Jawa karena mereka tidak memiliki pilihan lain. Bahasa Melayu dipandang sebagai satu-satunya lingua franca dalam perdagangan Nusantara. Selain itu, sistem bahasa Melayu cukup sederhana dan mudah untuk dipelajari semua suku bangsa karena tidak mengenal tingkatan bahasa seperti halnya bahasa Jawa (ngoko, kromo, inggil).

(tirto.id - ina/ivn)

Penulis: Indira Ardanareswari
Editor: Ivan Aulia Ahsan
Sumber Tulisan