Nggak usah risau, TNI tetap utuh dan sesuai lajur konstitusi. Tetap kok TNI adalah unsur dari penjaga pertahanan negara. Nggak berkhianat pada konstitusi.

Cuma gara-gara kasus hukum seorang mantan Danjen Kopassus TNI AD dan Kepala Staf Strategis TNI AD yang diimbau penangguhan penahanannya oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI, terus ada Jenderal purnawirawan TNI lainnya menyarankan menolaknya, langsung diartikan TNI 'retak'.

TNI nggak sekerdil itu kok. TNI pasti mengerti soal proses penegakan hukum. Nggak mungkin TNI mau mengangkanginya. TNI diikat dengan Pancasila, konstitusi, UU, Sapta Marga dan sumpah prajurit. Ikatan itu bikin TNI selalu solid.

Soal beda pendapat antar-purnawirawan Jenderal TNI yang juga melibatkan Panglima TNI terkait penahanan dua terduga kasus senjata api dan makar, itu 'bumbu' demokrasi aja.

Di internal apa pun, organisasi mana pun, pasti ada beda pendapat. Namun kan tujuannnya untuk mencari kebaikan. Semua tetap mengedepankan musyawarah mufakat sesuai nilai Pancasila.

Bahkan, di level pengurus RT juga ada kok beda pendapat terhadap seorang warganya. Apa itu mau diartikan pengurus RT tidak solid dan mengancam masa depan wilayahnya? Nggak kan.

Lagian nih, soal adanya pendapat dari para Jenderal TNI yang minta penangguhan hukuman atau menolaknya, nggak juga menandakan terjadinya intervensi.

Lha yang punya kewenangan tetap aja Polri. Mau dilanjutkan penahanannya atau ditangguhkan, itu tergantung kebutuhan penyidikan Polri. Jadi intinya: beda pendapat antar-Jenderal TNI cuma sebatas saran pemikiran.

Sejauh ini --apalagi era reformasi-- TNI tampak selalu kompak kok. TNI berhasil melepaskan kepentingan politik sesuai tuntutan pencabutan Dwifungsi ABRI. TNI tetap fokus sama tugas kerjanya jaga pertahanan negara.