Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menilai Partai Demokrat mulai kebingungan dalam mendefinisikan posisi politik mereka. Pernyataan ini disampaikan Dedi menganggapi usulan Partai Demokrat agar pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membubarkan koalisi partai pendukung masing-masing.

"Wacana pembubaran koalisi itu merupakan kebingungan dari sebuah partai politik dalam membangun identitas dirinya, siapa dia dan berada di mana," kata Dedi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (10/6/2019).

Dedi yang juga Ketua DPD Golkar Jabar ini mengatakan, permanen atau tidaknya koalisi tergantung kepentingan para pihak. Dicontohkan, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), koalisi bersifat permanen, yakni terdapat partai oposisi yang berada di luar pemerintah dan terdapat juga partai pendukung pemerintah. Selain itu, ada juga partai yang diajak masuk koalisi.

"Misalnya ketika Pak SBY memimpin, Golkar sebelumnya di luar pemerintah, tetapi ada kepentingan dari pemerintah untuk memperkuat jajaran pemerintahan, Golkar masuk ke pemerintahan," katanya.

Dikatakan, proses masuknya Golkar ke pemerintahan SBY pada periode pertama berjalan cukup berliku. Salah satunya terjadi perubahan kepemimpinan Partai Golkar dari Akbar Tanjung ke Jusuf Kalla yang waktu itu menjadi wakil presiden. Kemudian pada periode kedua pemerintahan SBY, Golkar kembali masuk ke lingkungan kekuasaan melalui perubahan kepemimpinan di tubuh partai, yakni dari Jusuf Kalla ke Aburizal Bakrie

"Masuknya Golkar itu dikehendaki oleh kekuasaan melalui perubahan kepemimpinan kepartaian," jelas Dedi.

Dalam konteks saat ini, kata Dedi, partai koalisi pendukung Jokowi relatif sudah menguasai 60 persen kursi parlemen. Di sisi lain, terdapat partai yang memilih untuk mengambil posisi oposisi, yaitu Gerindra dan PKS. Apapun pilihan politik partai tersebut, Dedi mengatakan hal itu sah dari sisi konstitusi.

"Dalam tradisi politik kita itu (partai oposisi) sah karena harus ada penyeimbang dalam pemerintahan," katanya.

Dedi menambahkan, sah juga bila Partai Demokrat ingin merapat ke koalisi pemerintahan. Namun, Dedi menekankan, bila nantinya Partai Demokrat bergabung tidak perlu dengan membubarkan koalisi yang sudah ada.

"Demokrat ingin masuk ke koalisi pemerintahan, ya dipersilakan, tetapi tidak berarti koalisi harus dibubarkan. Kalau ingin bubarkan koalisi, Demokrat sepertinya sedang panik. Ya, jangan panik dong," katanya.

Di sisi lain, Dedi mengingatkan membangun koalisi itu ibarat membangun rumah tangga. Setiap orang menginginkan pasangan yang setia.

"Siapa pun kalau ingin membangun rumah tangga baru, pasti ingin punya istri setia dan tidak meninggalkan suami dalam keadaan sulit," ungkap Dedi.

Disinggung pembubaran koalisi itu untuk mencegah perpecahan di masyarakat, Dedi menilai sebenarnya hal itu sebenarnya tidak terjadi. Saat ini yang terjadi adalah adanya kubu capres yang tidak menerima kekalahan dan saat ini masih berproses di tingkatan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang ada itu adalah ada pasangan yang sudah menang melalui pemilu, ada yang bersikukuh belum merasa kalah. Kan prosesnya tetap berjalan secara konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. Nanti setelah putusan MK, nanti ada dua, yaitu partai pendukung pemerintah dan partai oposisi," katanya.

Menurutnya, komposisi di dua kubu pun bisa berubah. Partai oposisi bisa saja pindah ke koalisi dan sebaliknya

https://www.beritasatu.com/politik/5...at-kebingungan

Akibat sayang anak..