Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut bahwa Badan Pemenangan Nasional (BPN) sedang membangun narasi politik ketika mendaftatkan gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Bambang Widjojanto (BW) sebelumnya menyinggung soal rezim korup dan meminta MK tak berubah menjadi "Mahkamah Kalkulator". Pernyataan itu dilontarkan ketika mendaftarkan gugatan Pilpres 2019 di MK.

"Lagi-lagi karena memang mereka  tidak punya bukti, narasi-narasi politik kembali mereka gunakan," kata Juru Bicara (Jubir) TKN, Irma Suryani Chaniago kepada Okezone, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Irma menjelaskan, BPN menyebut lima jenis kecurangan itu adalah penyalahgunaan anggaran belanja negara dan atau program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparat negara (polisi dan intelijen), penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.

Menurut Irma, bukti-bukti yang mereka ajukan dari satu step ke step lainnya selalu berubah-ubah. Pertama, mereka giring opini publik dengan strategi terstruktur, masif dan sistematis (TMS) melalui pernyataan hoaks dengan mendelegitimasi penyelenggara Pemilu.

"Dengan slogan kalau mereka kalah pasti karena dicurangi. Step yang kedua, pada saat melaporkan kecurangan yang katanya TMS ke Bawaslu, karena tudaj punya bukti mereka juga cuma suguhkan kliping - kliping berita online yang justeru mereka sendiri teriak dan menuding-nuding lalu di muat di media, dan berita tersebut yang digunakan sbg bukti," papar Irma.

Dengan begitu, Irma berpandangan, laporan dengan bukti itu terlihat lemah. Dia meyakini bahwa MK akan menolak seluruh gugatan dari BPN Prabowo-Sandi.

"Step ketiga, jalan buntu yang terpaksa ditempuh adalah peristiwa 22 Mei dengan harapan bisa TMS seperti tragedi 98. Step terakhir adalah Jalan buntu dengan menjilat ludah sendiri yaitu ke MK," tutup Irma.

Sumur Kering
https://news.okezone.com/read/2019/0...narasi-politik