Harapan Jusuf Kalla kepada MK
Friday, 24 May 2019 03:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap Mahkamah Konstitusi (MK) secara transparan, adil dan independen dalam mengadili perkara perselisihan hasil Pemilu (PHPU) 2019. JK menilai saat ini MK-lah yang menjadi harapan terakhir bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil Pemilu 2019.




"Semua mendukung proses ini dengan mengharapkan MK menjalankannya dengan transparan, prosesnya dengan adil, dan independen. Dan harapan kita untuk menyelesaikan ini ialah memang akhirnya ke MK," ujar JK usai mengumpulkan tokoh-tokoh di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (23/5).

JK secara khusus menghargai pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang akan menempuh gugatan PHPU ke MK. JK berharap cara-cara konstitusional melalui MK dapat memuaskan bagi para pencari keadilan.

"Oleh karena itu MK-lah yang menjadi harapan utama dan kita mendukung kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada kita untuk menjalankan itu. Karena itu, jalan yang terbaik dan jalan penyelesaian satu-satunya," ujar JK.

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia itu mengatakan, ia dan para tokoh yang hadir dalam pertemuan juga berharap situasi masyarakat tetap damai dan tenang. Menurutnya, dengan jalur gugatan MK yang telah dipilih, ia berharap masyarakat bersabar melalui proses tersebut.

Ia berharap jangan sampai ada proses inkonstitusional yang menyebabkan kembali terjadi kerusuhan di masyarakat seperti dua hari terakhir. JK menerangkan, terlebih ada kelompok perusuh yang sengaja menunggangi aksi masa yang semula bertujuan damai tersebut.

"Untuk unjuk rasa yang damai itulah sesuai dengan aturan. tapi untuk perusuh juga ada aturan untuk polisi yang dibantu oleh TNI untuk bertindak tegas," kata JK.

"Tentunya bagi pengunjuk rasa kita harapkan juga menunggu hasil MK yang baik. semua kita sudah mendengarkan aspirasi itu dan kita mengharapkan yang baik," kata JK.

Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno yang ikut hadir dalam pertemuan juga berharap aksi-aksi yang kurang bermanfaat dan menyebabkan kericuhan untuk dihindari. Try mengingatkan, ada tantangan yang harus diprioritaskan bangsa Indonesia ke depan.

"Jadi intinya kita jangan memperpanjang hal-hal yang kurang bermanfaat, karena kita masih banyak tantangan bangsa ini ke depan, yang lebih besar daripada ini," ujar Try

Karenanya, ia menekankan prasyarat bangsa agar senantiasa meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa dan meneguhkan kerjasama yang kokoh.

"Meneguhkan spirit juang untuk mencapai cita-cita proklamasi, karena kita nanti menjelang 2045 Indonesia persis 100th itu, dan itu tidak lama," katanya

Pantauan Republika, sejumlah tokoh hadir dalam pertemuan yang bertujuan untuk membicarakan persatuan bangsa serta menyikapi perkembangan situasi nasional terakhir tersebut.

Mereka antara lain yang diundang wapres dan hadir, Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Pengasuh Ponpes Tebuireng Salahudin Wahid, Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie. Selain itu, ada nama Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, MenPAN-RB Syafruddin yang juga Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn)Agus Widjojo, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin.

"Termasuk pada malam ini banyak sekali. Tadi di NU ketemu sahabat, ini juga sahabat, optimis pokoknya. Bahwa harapan kita ke MK karena itu final dan semua pihak tenti sepakat untuk menyetujui apa pun yang diputuskan MK," ujar Ketua Umun Dewan Masjid Indonesia tersebut.

https://www.google.com/amp/s/m.repub.../amp/prz3v9409