Gerakan buruh di Indonesia dinilai mewarnai kondisi politik pada setiap rezim pemerintahan. Di antaranya, upaya para pekerja untuk membentuk partai dan berkontestasi menjadi peserta Pemilu di 1999, 2004, dan 2009. Mesin politik itu di antaranya adalah Partai Buruh Nasional, Partai Buruh Sosial Demokrat dan Partai Buruh. 

Di Pemilu 2019, partai berlabelkan buruh tidak ada lagi. Namun demikian, para serikat buruh menentukan sikap politik mereka. Dua serikat buruh besar yang ada di Indonesia: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) punya sikap yang berlainan.

KSPI menyatakan dukungannya untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Presiden KSPI Said Iqbal, pun sempat diperkenalkan oleh Prabowo sebagai salah satu calon menteri dalam kabinetnya bila kelak terpilih.

KSPI memandang perjuangan buruh tidak cukup dilakukan dengan demonstrasi atau advokasi kasus-kasus saja. Maka dari itu mereka menilai wajar-wajar saja kalau serikat buruh mendukung kandidat tertentu di pilkada atau pemilu presiden.

KSPI selama ini memang kerap memberikan dukungan terbuka terhadap kandidat. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam, mereka mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Mereka juga sempat mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017, meski kemudian mandatnya ditarik kembali. 

Konfederasi KASBI punya sikap yang berbeda. Organisasi itu tak mau memberi dukungan seperti yang dilakukan KSPI. Sikap demikian diambil karena mereka memandang pemilu tidak ada urusannya dengan kebutuhan masyarakat. Justru yang terjadi, demikian organisasi itu, adalah buruh sebatas jadi lumbung suara yang kerap diberikan janji-janji manis politikus.

Pengamat perburuhan dari Universitas Airlangga Hadi Shubhan, menilai gerakan buruh di panggung politik tidak efektif dalam beberapa waktu terakhir, khususnya di Pemilu 2019.

Menurut dia, langkah mendeklarasikan diri mendukung salah satu partai politik atau pasangan capres dan cawapres yang bertarung akan merugikan serikat buruh terkait.

Hadi mengatakan, suara-suara yang disampaikan oleh serikat buruh terkait hanya akan dianggap sebagai suara oposisi bila partai politik atau pasangan capres dan cawapres yang menang bukan yang didukungnya.

"(Deklarasi) malah merugikan. Misalnya ada aktivis buruh yang mendukung (paslon) 02 kemudian yang menang (paslon) 01. Nanti perjuangan dia malah tidak didengar karena dianggap suara oposisi," ucap Hadi

sumur

Calon mentri