alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5cbd907da2d195421a70ad4c/kpu-sebaiknya-pemilu-2024-dipisah-untuk-pilpres-caleg-dpr-dengan-pilgub-caleg-dprd
Lapor Hansip
22-04-2019 16:59
KPU: Sebaiknya Pemilu 2024 Dipisah untuk Pusat dan Daerah
Past Hot Thread
KPU: Sebaiknya Pemilu 2024 Dipisah untuk Pilpres/Caleg DPR dengan Pilgub/Caleg DPRD
Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang sebaiknya dipisah untuk pusat dan daerah. Selain lebih fokus, pemisahan ini juga bermanfaat agar masyarakat memahami betul esensi dari pemilihan yang diselenggarakan.

"Iya sebaiknya begitu (dipisah, Red). Ke depan desainnya serentak nasional untuk memilih lembaga nasional seperti presiden, DPR dan DPD. Kemudian, keserentakan pemilu daerah yang meliputi pemilihan untuk gubernur, wali kota, bersamaan dengan DPRD provinsi serta kabupaten/kota," ujar Hasyim ketika dihubungi wartawan, Ahad (21/4).

Dia pun mengungkapkan KPU sudah berpandangan untuk memisahkan pemilu pusat dan daerah. Ada sejumlah pertimbangan yang mendasari hal itu.

Pertama, dalam sistem pemerintahan ada relasi pemerintah dengan legislatif. Semestinya dalam pemilu serentak itu DPR dengan presiden dilakukan bersama.

"Namun di daerah kan tidak (tidak ada relasi, Red). Contoh, Pilkada 2018 untuk memilih kepala daerah, nah yang mengusung kan parpol yang punya kursi atau punya suara hasil Pemilu 2014. Sementara pada 2019 ini kan dilaksanakan Pemilu 2019, itu konstelasi konfigurasi di DPR bisa berubah," ungkap Hasyim.

Jika demikian, maka implikasinya langsung kepada pemilih. "(Jika tidak dipisah) pemilih juga binggung ini orang kampanye yang satu kampanyekan tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota. Maka jadi tidak fokus. Sementara kalau dipisah orang akan fokus, oh ini lagi bicara soal daerah, dan seterusnya," tegas Hasyim.

Sementara itu, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan pada Pemilu Serentak 2019, memiliki volume kerja yang sangat besar. Konsekuensinya, energi dan pikiran penyelenggara juga berlipat-lipat ditujukan untuk pelaksanaan pemilu.

Wahyu pun berpandangan bahwa beban kerja yang berat ini memicu terjadinya kelelahan untuk pelaksana di lapangan (KPPS) dan mungkin dapat menyebabkan beberapa kesalahan entri data suara. Bahkan puluhan KPPS meninggal dunia saat melaksanakan tugas pada 17 April lalu.


Meski begitu, Wahyu menyerahkan teknis pelaksanaan Pemilu mendatang kepada pemerintah dan DPR sebagai penyusun undang-undang (UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017). "Mungkin ini bisa menjadi masukan dalam menyelenggarakan pemilu selanjutnya. KPU dalam hal ini posisinya sebagai pelaksana undang-undang. Kami kembalikan kepada pembuat UU, " tutur Wahyu.


https://www.republika.co.id/amp/pqaxg7384
Diubah oleh KASKUS.HQ
1
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Tampilkan isi Thread
Halaman 2 dari 3
22-04-2019 17:45
yg terbaik saja
1
22-04-2019 17:46
Quote:Original Posted By enengauraaaaaaa
dulu yg nyuruh serentak siapa?


gedung pantat ijo lah, semua kan diketok palu disitu termasuk kotak kardus, anggaran dls
3
Lapor Hansip
22-04-2019 17:50
Balasan post entecavir
Ia gan ... saya gk ngerti... ente yg ngerti... karena saya baru 2x jadi PPS entekan udh muli dri thun jebot ya gan
2
Lapor Hansip
22-04-2019 17:53
Balasan post phithor
Quote:Original Posted By phithor
Ia gan ... saya gk ngerti... ente yg ngerti... karena saya baru 2x jadi PPS entekan udh muli dri thun jebot ya gan


iya emg harus gitu.
saksi partai ya dari partai.
bawaslu kan udah ada di tiap tps, blm dari unsur lembaga lain.
diatur beban n jam kerja, demi kesehatan mrka2 yg kerja di TPS
jangan mentang2 event 5 tahunan sekali terus petugas disiksa kerja nonstop.

untung gak kerja ama mesin, kalo gak dah jadi daging giling emoticon-Embarrassment
2
22-04-2019 17:54
setuju dah, emang harus diganti yg sekarang
ribet bener
ane aja yg tiap hari mantengin bp dsbg pas nyoblos keder
apalagi yg tua tua
udah tang ting tung itu mh emoticon-Leh Uga
2
22-04-2019 18:20
Yang penting nanti harus Siap menang, siap kalah.
emoticon-Traveller
Diubah oleh xksal
2
22-04-2019 18:21
Quote:Original Posted By phithor
Jadi naik dong total biaya honornya karena makin banyak yg di gaji...dan biaya saksi makin besar dongemoticon-raining


Biarlah bre daripada banyak eror dan korban jiwa ....uang bisa di cari kalo nyawa orang cari dimanaemoticon-Malu
0
22-04-2019 18:22
Selain itu kalau 2024, pemilu indonesia ama pemilu di kertanegara di pisah biar kaga gaduh.
Nanti yg di kerta negara kasih pulau tropico aja.
emoticon-2 Jempol
1
Lapor Hansip
22-04-2019 18:29
Balasan post entecavir
Sama juga...tetap saja penghitungannya lama..dan.. ketika di ppk tetap saja makin refot dan lama..


Gini saja gan... mana yg bagus di tahun 2024 itu
{7 x 300} ikut turan 2019 .....
atau {4 x 300} + {3 x 300} jadi 2 termin...
atau {7 x 100} dgn jumlah tps-nya naik jadi ++2 juta seperti maksudnya agan


dan satu hal lagi....
yg di bidik adalah agar jangan sampai pagi kerjanya baca koran ...itulah intinya
1
22-04-2019 18:30
Boleh. Tapi euphoria-nya kerasa kok kalau semuanya dipilih secara serentak. Kerasa mumet, rumit, dan puyeng. emoticon-Leh Uga
0
22-04-2019 18:36
Quote:Original Posted By simsol...


Biarlah bre daripada banyak eror dan korban jiwa ....uang bisa di cari kalo nyawa orang cari dimanaemoticon-Malu


Tetap saja bukan solusi bre...karena jam istirahatnya yg cukup panjang tidk ada emoticon-Big Grin

Lain halnya.. perhitungan suaranya sehari setelah pemungutan... barulah cocok saya kira emoticon-Big Grin
2
22-04-2019 18:52
Pilih partai aja,biar jual beli kursi di internal partai. masa bodo beli kucing dalam karung daripada politik uang makin merajalela sampe tingkat terbawah
0
22-04-2019 18:58
sebaiknya pemilu 2024 gausah ajak si itu... emoticon-Stick Out Tongue
0
22-04-2019 19:06
Lebih setuju serentak
Kayak ramadan ketemu lebaran

0
22-04-2019 19:10
Quote:Original Posted By phithor
Tetap saja bukan solusi bre...karena jam istirahatnya yg cukup panjang tidk ada emoticon-Big Grin

Lain halnya.. perhitungan suaranya sehari setelah pemungutan... barulah cocok saya kira emoticon-Big Grin


Atur aja dah bre ...kita kembalikan semua kepada para pemangku jabatan tertinggi di negeri ini biar kagak ada lagi korban karna kelelahan di tppsemoticon-Malu
1
22-04-2019 19:29
idenya bagus kok, cuma masalahnya di pilkada/dprd dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pilpres/dpr/dpd atau pada tahun yang berbeda?
Atau 5 tahun setelah masing-masing pilkada sebelumnya?
Kalau disamakan dengan pilpres, artinya ada gubernur/walikota/bupati yang menjabat lebih dari 5 tahun karena nunggu 2024.
0
Lihat 1 balasan
Lapor Hansip
22-04-2019 19:57
Balasan post warnacemerlang
gub jatim juga nunggu lama itu bre baru di lantik
0
Lapor Hansip
22-04-2019 21:27
Balasan post Kakek.Sugiono69
Quote:Original Posted By Kakek.Sugiono69
semoga 2024
kaum minoritas tionghoa bisa jadi presiden indonesia

di isingapore
kaum minoritas melayu aja bisa jadi presiden


Jangan samakan negara demokrasi berbasis Islam dgn negara berbasis agama lain
Sekalian komentar gitu di forum Arab Saudi emoticon-Wakaka
0
22-04-2019 21:31
Petugas kpps nya itu digaji juga gak sih
0
Post ini telah dihapus oleh Kaskus Support 15
Halaman 2 dari 3
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.