Jakarta, CNBC Indonesia - Ada beberapa kebijakan populis di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap bisa memicu terjadinya turbulensi atau guncangan bagi perekonomian nasional.

Hal tersebut dikemukakan Ekonom Universitas Gajah Mada Anggito Abimanyu dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Pertama, yakni kebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan harga bensin maupun listrik, di tengah kenaikan harga minyak dunia. Padahal, keputusan ini cukup memberikan beban bagi fiskal.


"Kebijakan fiskal itu ada prinsipnya. Sekarang ini agak kehilangan. Misalnya, subsidi dibebankan ke Pertamina, PLN. Itu tak bisa di teori fiskal," kata Anggito.

Keputusan pemerintah menahan harga bensin dan listrik, tak hanya akan membebani kas negara, melainkan juga sejumlah perusahaan pelat merah yang mendapatkan penugasan menyalurkan subsidi

"Padahal harusnya ada penyesuaian harga. Kalau tidak akan membebani BUMN PSO," kata Anggito.

Subsidi, hanyalah salah satu isu yang bisa memicu terjadinya turbulensi. Menurut Anggito, masih ada beberapa kebijakan populis yang bisa menyebabkan terjadinya guncangan ekonomi.

"Bayar gaji ke-13. Harusnya di bayar di bulan Juni - Juli, tapi dibayar sekarang. Ini akan mengganggu likuiditas. Kalau tak dilakukan hati-hati, tak ada mitigasinya, bahaya," jelasnya.


sumur

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...cangan-ekonomi

waduh