Jakarta, (Tagar 30/3/2019) - Pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memasuki tahun kelima. Duet Jokowi-Kalla ini diwarnai berbagai pujian dan kritikan dari berbagai pihak.

Salah satu program yang paling besar dan menonjol dari keduanya adalah kekompakan untuk membangun infrastuktur. Keduanya membangun infrastruktur yang tidak hanya terpusat di daerah yang sudah berkembang, tapi juga ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak tersentuh pemerintah. Tujuannya untuk menumbuhkan titik titik industri ekonomi baru di daerah daerah yang sumber daya manusia nya masih relatif bisa diandalkan investor tanpa menguras banyak modal capital.

“Titik berat Jokowi-JK itu memang infrastruktur. Karena kan, Jokowi sebelumnya melihat kalau konektivitas itu kan menjadi salah satu kendala terbesar dalam pembangunan kita kan,” ujar Direktur Elsekutif POINT Indonesia Karel Susetyo kepada Tagar News, Jumat (29/3).

“Dan kita ini kan mau membangun dan tidak punya uang. Investasi itu mau masuk kalau infrastukturnya semua clear kan,” sambungnya.

Salah satu contoh infrastruktur berimbas pada pesatnya pembangunan terjadi di Republik Rakyat Tiongkok (China). Menurutnya, China menjadi contoh nyata bagaimana negara membangun infrastuktur yang berimbas pada kemajuan produktivitas negaranya.

“Seperti China, pembangunan di China itu begitu pesat ketika infrastuktur itu sudah clear. Jadi, kalau orang mau membangun pabrik listriknya sudah ada, jalan rayanya sudah ada itu kan infrastuktur, otomatis sentra sentra ekonomi baru akan bertumbuh", jelasnya.

“Kemudian kita bicara soal suprastuktur, kenapa China itu investasinya tinggi asing dari Amerika dan Eropa membangun pabrik di sana, karena infrastukturnya beres.

Duet Jokowi-Ma’ruf

Jika Jokowi dengan JK kompak membangun infrastruktur, tidak demikian dengan Jokowi-Ma’ruf Amin jika berhasil menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019-2024. Duet Jokowi-Ma’ruf menurutnya akan punya titik berat pada suprastuktur, yaitu pembenahan aturan. Entah regulasi, soal investasi, maupun hal-hal yang terkait dengan pembenahan.

“Kalau saya melihat Jokowi-Amin nanti titik beratnya setelah infrastuktur tadi adalah suprastuktur itu,” ujarnya.

“Soal suprastuktur itu kan banyak hal salah satunya ya soal aturan hukum ya itu kan harus dibenahi. Akan banyak aturan yang dipangkas itu kan memang keinginan Pak Jokowi di periode pertama, katakanlah belum bisa dilaksanakan,” sambungnya.

Rencana pemangkasan aturan tersebut sudah dibicarakan Jokowi pada menteri-menterinya. Karena Jokowi ingin aturan lebih ringkas dan efisien. Pembangunan infrastuktur menurutnya memang masih perlu pembenahan, namun bukan lagi menjadi skala prioritas di depan.

“Karena prioritas infrastruktur yang kita misalkan konektivitas jalan tol, tol laut segala macam itu kan sudah mulai pembangunannya selesai. Kita lihat hampir semua selesai dan kita sekarang bicara soal suprastrukturnya gitu,” urai dia.

Tidak hanya terkait aturan, suprastruktur ini pun menurutnya terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM). Makanya, Jokowi-Ma’ruf gencar mempromosikan Kartu Pra Kerja dan KIP Kuliah sebagai fondasi membangun SDM Indonesia ke depan.

“Kedua soal pembangunan SDM, kenapa kemarin keluar ada tiga kartu ya kan, kan sekarang ada kartu kuliah, kartu pra kerja, itu membangun SDM sebenarnya,” paparnya.

Sebab, setelah pembangunan infrastruktur usai memang saatnya membangun SDM. Katakanlah, sekarang harga BBM di daerah Indonesia Timur dengan di Jawa sama yang bertujuan untuk mendorong aktivitas industri dan aktivitas bisnis.

Tapi, apa jadinya jika SDM tertinggal?

Kalau orang bangun pabrik di Indonesia Timur dengan infrastruktur sudah siap, jalan, listrik, BBM satu harga, kemanan terjamin, kemudian SDM di lokal tidak dibangun, maka yang terjadi adalah orang dari luar Indonesia Timur yang pindah ke sana, sehingga orang lokal malah tersingkir

“Kalau SDM di tingkat lokal tidak berubah yang terjadi pergeseran orang-orang di Jawa, Sumatera bergeser ke daerah-daerah Indonesia Timur. Itu kan, menurut saya akan menjadi disparitas dan kecemburuan sosial segala dan itu akan timbul menjadi masalah sosial,” paparnya.

“Makanya pembangunan SDM itu merata, maka keluarlah itu kartu baru yang ditawarkan, menurut saya itu menjadi jembatan pembangunan SDM,” pungkasnya. []

https://www.tagar.id/gambaran-indone...an-jokowimaruf

Pilih yang pembanguannya berkelanjutan. Ingat pengalaman di dki jakarta

Minimal ingat...hti dan fpi tidak berkembang di jaman jokowi