Korupsi sudah menjadi hal yang umum di pemerintahan Indonesia. Hampir semua jajaran pemerintah sudah pernah di ciduk penegak hukum karena korupsi, mulai dari bawah sampai jajaran menteri juga sudah pernah di ciduk.
Pejabat-pejabat kita tiba-tiba lupa dengan sumpahnya untuk melayani kepentingan bangsa dan negara ketika ada tumpukan dollar dan rupiah di berikan kepadanya. (Itung-itung balikin modal kampanye-lah)
Tak jarang berita pejabat yang korupsi menyulut amarah rakyat kecil, bagaimana tidak? Gaji besar sudah lumayan besar masih saja korupsi, padahal rakyat kecil kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, semakin di beratkan dengan kewajiban membayar pajak apalagi banyak subsidi sudah di cabut.
Kasus korupsi semakin memperluas jurang antara pejabat dengan rakyatnya, rakyat semakin tak percaya kepada pemerintah yang mereka pilih.


Sebetulnya tidak hanya di Indonesia, di negara lain juga banyak kasus korupsi. Bedanya, koruptor di Negara lain akan menyesal, malu dan mengundurkan diri dari jabatannya sedangkan di indonesia lain lagi ceritanya. Koruptor indonesia lebih Pede, senyum2 di kamera dan mengajukan praperadilan dulu, nanti setelah di vonis bersalah baru mengundurkan diri dari jabatannya. 

KPK dan penegak hukum lain sudah sering menyasar pejabat-pejabat berkantong tebal ini, mulai dari kepala desa yang korupsi dana desa, anggota parlemen bahkan ketua parpol juga ikut di gulung. Seakan tak ada habisnya, satu persatu pejabat ini di seret ke pengadilan. Mulai dari penangkapan biasa sampai OTT di lakukan oleh penegak hukum, tapi kenapa masih ada aja yang korupsi? Apa iya koruptor itu cuma modal nekat?


Menurut ane pribadi, motiv korupsi itu ada banyak. Tapi paling dominan adalah tuntutan ekonomi, disini kita tidak membicarakan sandang, pangan atau papan ya bre. Yang ane maksud dengan tuntutan ekonomi adalah balikin modal kampanye. Seperti kita tau, model kampanye kita itu mirip model Amrik dimana seseorang yang ingin maju menjadi pejabat baik pileg, pilkada dan pilpres harus mendanai biaya kampanye nya sendiri atau mengumpulkan donasi dari orang banyak.
Kampanye ini penting, kalau tidak kampanye maka tidak akan dikenal, kalau tidak di kenal maka tidak akan di pilih, kalau tidak di pilih gimana caranya mau duduk di parlemen? Biaya baliho, biaya kampanye terbuka, biaya saksi, biaya ini dan biaya itu.
Disinilah calon pejabat kita terjebak masalah finansial, makanya caleg atau calon kepala daerah/presiden harus punya banyak uang.
Tidak jarang ada yang meminjam dana dari pengusaha kemudian dikembalikan saat menjabat, jumlahnya tidak sedikit, sehingga harus cari pendapatan sampingan untuk mengembalikan dana. Lebih parah lagi kalau sudah meminjam banyak hutang tapi malah kalah. Dari sini terlihat ada masalah sistem.

Jadi ane tidak heran kalo ada pejabat yang terjaring korupsi. Justru ane heran kalo ada pejabat setara kepala daerah tidak tertangkap kasus  korupsi.
Biaya demokrasi Indonesia itu mahal bre.
Tentu sebagai warga negara, ane mengharapkan ada perbaikan sistem di Indonesia. Kasihan juga orang yang ingin membantu negara tapi tidak punya finansial untuk mewujudkannya.

Biaya demokrasi itu mahal bre.

Gimana menurut ente? Coret-coret di bawah ya..


Sumbernya : Opini TS.
Gambarnya : Mbah Google