Arsip Kedutaan Besar Amerika Serikat kembali dibuka. Kali ini terkait Peristiwa 1998. Sebuah dokumen berjudul "Soeharto Out by Year End (R 080915Z MAY 98)" menyinggung perbedaan sikap antara Jenderal Wiranto dan Letnan Jenderal Prabowo Subianto.

Selain bersama-sama memadamkan demonstrasi, catat dokumen tersebut, “Prabowo juga terlibat adu kekuatan dengan Wiranto.”

Jenderal Wiranto adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) terakhir di masa Orde Baru.

Di akhir berkuasanya Soeharto, Letnan Jenderal Prabowo Subianto Djojohadikusumo menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Keduanya terlihat disayang Soeharto.

Wiranto, yang dulu pernah menjadi ajudan Soeharto, mengisi jabatan nomor satu di ABRI.

Prabowo, meski belum jadi orang nomor satu di Angkatan Darat, punya posisi maha penting di Kostrad.

Soal bahwa Prabowo adalah mantu Soeharto, adalah perkara lain.

Wiranto,  lahir di Yogyakarta 4 April 1947, lulus dari Akademi ABRI (Akabri) pada 1968.

Sementara Prabowo, kelahiran Jakarta 17 Oktober 1951, lulus pada 1974.

Karier Wiranto dimulai di batalyon infanteri Angkatan Darat, sementara Prabowo di korps baret merah, yang di era 1970an dikenal dengan nama Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha).

Jika Wiranto pernah meniti karier sebagai panglima dengan daerah teritorial—sebagai Panglima KODAM Jaya, Jakarta Raya—Prabowo lebih dikenal karena memimpin pasukan khusus bernama Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Dalam Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (2009:28) yang disusun Hendro Subroto, Sintong Panjaitan mengatakan tidak ada persaingan antara Wiranto dan Prabowo di masa kepresidenan Soeharto.

Menurut Fadli Zon, orang terdekat Prabowo, dalamPolitik huru-hara Mei 1998(2004:25), “Rivalitas Wiranto dan Prabowo menjadi pembicaraan kalangan elit khususnya elit tentara sejak awal 1998.”

Wiranto nampaknya bisa dianggap bersikap “tidak loyal” kepada Soeharto, mertua Prabowo kala itu.

Sebagai panglima ABRI, Wiranto bisa saja dianggap gagal membendung gerakan mahasiswa yang ingin melengserkan Soeharto.

“Wiranto menyetujui pengangkatan Habibie sebagai presiden,” tulis Willem Oltmans dalam Indonesia Diobok-obok (2001:77-80).

Dalam twitnya (20/06/2014), Fadli Zon menyebut "Wiranto dari dulu tak pernah suka Prabowo. Ia iri karena karier militer Prabowo bagus dan disukai para prajurit."



Sehari setelah Bacharudin Jusuf Habibie disumpah menggantikan Soeharto sebagai presiden, Prabowo dianggap bergerak sendiri.

Dalam buku Detik-detik Yang Menentukan (2006:81), Habibie menyebutkan bahwa pada pagi 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan keberadaan pasukan Kostrad yang bergerak menuju Jakarta serta konsentrasi pasukan di sekitar kediaman Habibie di Kuningan dan Istana Merdeka. 

Menurut pengakuan Habibie, Wiranto minta petunjuk kepadanya selaku presiden.

Mendengar laporan Wiranto, Habibie berkesimpulan bahwa “Pangkostrad (Prabowo) bertindak sendiri tanpa sepengetahuan Pangab.”


“Sebelum matahari terbenam, Pangkostrad harus diganti dan kepada penggantinya diperintahkan agar semua pasukan di bawah komando Pangkostrad harus kembali kebasis kesatuan masing-masing,” tegas Habibie.

Wiranto sempat memastikan perintah presiden. “Sebelum matahari terbenam?” tanyanya.

“Sebelum matahari terbenam,” tegas Habibie. 

“Siapa yang akan mengganti?” tanya Wiranto.

“Terserah Pangab,” pungkas Habibie.

Pangab Wiranto kemudian mengusulkan kepada presiden agar Letnan Jenderal Johny Lumintang—yang saat itu menjabat Asisten Operasi Pangab—untuk sementara mengisi posisi Pangkostrad, menggantikan Prabowo yang harus dicopot sebelum matahari tenggelam.

Berdasarkan perintah sang presiden baru, Prabowo harus menyerahkan jabatan Pangkostrad dan kehilangan pasukan.

Sebagai prajurit, Prabowo wajib menerima perintah, apalagi perintah dari Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang tak lain adalah presiden sendiri.

“Saya menyetujui usul Pangab (Wiranto) untuk melantik Panglima Divisi Siliwangi, Mayor Jenderal Djamari Chaniago sebagai Pangkostrad esok harinya pada 23 Mei 1998,” aku Habibie.  

Sebelum terjadi pergantian itu, tepatnya pada 22 Mei 1998 pukul 13.30, Prabowo menghadap Habibie.

Ia mengikuti aturan protokoler: menyerahkan senjata yang dibawanya sebelum bertemu presiden.

Ada keributan kecil setelah Prabowo masuk ke ruangan Habibie. 

“Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya, Presiden Soeharto, Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad," tukas Prabowo.

“Anda tidak dipecat, tapi jabatan Anda diganti,” terang Habibie.

“Mengapa?” gugat Prabowo.

Habibie akhirnya membeberkan laporan Wiranto tentang pergerakan pasukan Kostrad.

“Saya bermaksud untuk mengamankan Presiden,” kilah Prabowo.

“Itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang bertanggungjawab langsung pada Pangab dan bukan tugas Anda,” jawab Habibie.

Sintong punya jawaban tersendiri soal mengapa Wiranto bisa bertahan sebagai Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI.

Laporan soal gerakan liar pasukan Kostrad membuat Wiranto dipercaya Habibie. Di mata Habibie, menurut Sintong dalam Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (2009:29), Wiranto adalah orang yang “jujur, bermoral, dan beretika.”

Karena hal-hal yang dikisahkan Sintong itulah Habibie tak ambil pusing dengan kegagalan Wiranto mengatasi huru-hara Mei 1998.

Di saat karier militer Prabowo terjun bebas, Wiranto memegang jabatan Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan hingga 1999.

Memasuki tahun 2000an, Prabowo dan Wiranto berjumpa di gelanggang politik.

Keduanya bersaing memperoleh dukungan Partai Golkar untuk maju sebagai calon presiden.

Wiranto menang dalam konvensi Golkar, tapi kalah di bilik suara oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu berduet dengan Jusuf Kalla (JK).

Pada 2006, Wiranto mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Dua tahun kemudian, Prabowo mendeklarasikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pada 2009, Prabowo berpasangan dengan Megawati, sementara Wiranto menggandeng Jusuf Kalla.

Kedua pasangan calon, lagi-lagi, keok oleh SBY yang kali ini merangkul Boediono.

Pada 2016, Wiranto kejatuhan durian runtuh.

Ia masuk kabinet Jokowi dan menduduki kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.