Selamat datang di thread tirraa



Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tiga serangkai yang sering disingkat dengan istilah KKN ini baru familiarditelinga kita paska reformasi di tahun 1998 yang lalu. Sebelumnya, orang lebih banyak mengenal KKN sebagai kuliah kerja nyata, program mahasiswa yang terjun langsung ke tengah - tengah masyarakat untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada diseputar kehidupan masyarakat. Secara tidak langsung, kata ini populer berkat dugaan KKN yang dilakukan oleh Keluarga Cendana yang telah berkuasa selama lebih dari 32 tahun.

Salah satu tujuan utama reformasi, selain untuk menciptakan kebebasan berpendapat dan berdemokrasi, tentu juga untuk memusnahkan praktek - praktek KKN yang banyak merugikan negara. Bagaimana tidak? Gara - gara praktek semacam ini, negara harus menanggung hutang yang tidak sedikit, dan bahkan jika dikalkulasi setiap satu bayi yang lahir sudah harus menanggung beban hutang masa lalu. Ironis memang.

Kini, dua puluh satu tahun paska reformasi, lalu bagaimana penegakan hukum, terutama terkait perkara korupsi di Indonesia? Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk, sudah tak terhitung jumlah pejabat, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah yang akhirnya harus meringkuk di hotel prodeo. Terciduk operasi tangkap tangan dengan berbagai barang bukti pendukung membuat mereka tak bisa lagi mengelak. Ujung - ujungnya mau tak mau mereka harus mengenakan baju oranye khas seorang tersangka korupsi.

Lalu, bagaimana kita menyikapi keberhasilan lembaga anti rasuah dalam upaya memberantas upaya korupsi semacam ini? Akankah kita bangga? Atau justru harusnya kita malu?



Dari data yang dikutip dari tim Riset MataNajwa, diperoleh informasi bahwa penyumbang koruptor terbanyak di Indonesia pada rentang waktu 2014 - 2019 adalah dari anggota DPR & DPRD sebanyak 174 orang, disusul kemudian dari sektor swasta 146 orang. Pejabat eselon I/II/III, bupati dan gubernur menyusul di belakangnya dengan jumlah masing - masing 86, 68, dan 10 orang. Ini menandakan bahwa korupsi masih tumbuh subur terutama dikalangan elite pejabat. Tak hanya elite pejabat yang terkontaminasi tindakan tak terpuji ini, elite partai politik yang gencar melakukan kampanye anti korupsi pun tak luput dari pengaruh korup.



Tak kurang sudah lima ketua umum partai politik yang terjerat kasus korupsi sejak 2013 yang lalu. Dimulai dari tertangkapnya Luthfi Hasan Ishaq, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera yang terjerat kasus kuota impor daging sapi pada 2013 yang lalu. Ditahun yang sama, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Demokrat juga tertimpa kasus serupa. Ketua umumnya, Anas Urbaningrum terjerat perkara rasuah proyek Hambalang dan divonis hakim 14 tahun penjara. Partai yang getol mengkampanyekan gerakan anti korupsi ini pun tertampar dengan perkara korupsi yang menjerat elitnya.

Satu tahun berselang, Suryadharma Ali yang merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus menjabat sebagai menteri agama juga tercokok KPK. Kali ini ia terjerat perkara korupsi dana haji. Seperti mengulang kejadian lima tahun yang lalu, ditahun 2019 ini Ketum PPP, Romahurmuzy juga terjerat kasus tindak pidana korupsi. Kali ini ia tertangkap tangan diduga terlibat jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Ironis memang. Tapi apa mau dikata. Semua sudah terjadi. Kalau saja standar keberhasilan sebuah reformasi adalah terciptanya birokrasi yang bersih dan terbebas dari korupsi, maka upaya pengungkapan korupsi yang dilakukan oleh KPK ini patut kita apresiasi. Meski disisi lain, kita juga harus malu. Bagaimana bisa sebuah negara yang berlandaskan agama dan menjunjung tinggi kejujuran tetapi elit - elitnya bisa terjerat perkara korupsi.


Tirraa, 23 Maret 2018