Hallo GanSis! Saya yakin Agan & Aganwati disini kalau ditanya kadar ke-antikorupsiannya pasti kompak menjawab "ANTI KORUPSI", "KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI" dan blablabla..

Tapi kenyataannya korupsi itu gak mulu soal uang. Ibarat kata, korupsi itu seperti 'semut hitam yang berjalan di baju hitam', sama-samar dan sulit dibedakan.

Kita ngakunya anti korupsi, tapi nyatanya gak bersih-bersih amat. Mulai dari korupsi yang kecil-kecil uang mamak sampai korupsi yang gak disadari, korupsi waktu.

Tapi seenggaknya sudah bagus bila tidak ada niatan korupsi uang rakyat. Ya kalau gak seberapa katanya gak apa ya. Eh entahlah..

Kalau urusan korupsi, ya kita tahu sama tahulah betapa korupsi ini lumayan akut. Kita seringnya hanya lihat korupsi para pejabat. Tanpa sadar, salah satu asal muasal korupsi datang dari diri kita sendiri sebagai masyarakat.

Apapun itu, koruptor dikalangan pejabat. Nyatanya kita juga yang beri mereka wewenang, kita yang pilih mereka pada pemilu. Barangkali kita yang salah pilih orang. Eh kok jadi kita yang salah ya.



Gimana gak salah. Orang Kita pilih caleg yang ngasih duit, politik uang. Suka gak suka, politik uang merupakan salah satu cikal bakal korupsi.

Kecuali buat anggota dewan yang tulus (sayangnya gak banyak). Mahalnya biaya politik menjadi godaan kuat bagi anggota dewan untuk korupsi.

Pemilu, politik uang dan korupsi




Kalau caleg pakai politik uang. Untuk caleg DPR RI misalnya, setidaknya perlu dapatkan 100 ribu suara agar dapat kursi di Senayan. Artinya 100.000 suara dikali Rp. 100.000 = Rp. 10 Milyar.

Gaji anggota dewan (DPR) sekitar Rp. 50-60 juta. Belum lagi potongan partai dan ditodong proposal dari sana-sini. Ya, hitung sendiri aja. Cukup untuk balik modal gak ya? Sayangnya yang model begini seringnya lari ke korupsi. Kecuali bagi mereka anggota dewan yang niatnya untuk mengabdi bukan memperkaya diri.

Dilema politik uang

Sayangnya gak banyak orang yang peduli sama fakta diatas. Praktek politik uang dianggap suatu hal biasa saja. Pendapat yang sering terdengar dari masyarakat termasuk saya sendiri juga merasa demikian.



Kira-kira seperti itulah yang barangkali diresahkan terhadap politik uang. Disatu sisi kita tahu politik uang gak baik. Namun disisi lainnya ada rasa gak ikhlas. Enak banget ya uda jadi anggota dewan tapi gak kasih apa-apa sama pemilihnya.

Serba sulit ya..

Tapi disinilah tekad anti korupsi kita semua diuji. Lewat jalur pemilihan umum 2019 ini. Kita coba merintis asah melawan korupsi. JANGAN PILIH CALEG YANG PAKAI POLITIK UANG. THATS IT!!

Hahaha begitu naif nya saya. Bukannya pesimis. Namun bila ingin realistis. Untuk mewujudkan pemilu tanpa politik uang, rasanya belum bisa hilang di tahun 2019 ini. Karena kesadaran itu belum terlihat signifikan. Semoga periode pemilu berikutnya uda lebih baik lagi.

Disatu sisi sebagian caleg ingin menang, dan cara yang paling gampang ya pakai politik uang. Sementara ada caleg yang gak pakai uang. Juga merasa ada kekhawatiran kalah sama yang "main" uang.

Karena sebagian pemilih (sayangnya) mayoritas cenderung memilih calon wakil rakyat yang kasih duit. Karena mindset nya sama (yang disebutkan diatas).

Ini yang saya lihat dan rasakan. Mindset pemilih masih cenderung untuk pilih caleg yang berani bayar banyak. Dalam ilmu ekonomi praktis betul. Tapi secara politik praktis ini salah. Sementara kalau gak ada politik uang. Ditakutkan naiknya angka golput.

Tapi bukan berarti politik uang gak bisa dihilangkan, ya minimal dikurangi. Karena hal ini terkait langsung dengan bibit-bibit korupsi. Perlu dukungan semua pihak.

Calon wakil rakyat mestinya begini...



Terutama para caleg dan politikus yang ikut kontestasi Pemilu 2019. Sebaiknya jangan beralibi biaya politik tinggi, lantas boleh korupsi.

Kalah menang Pemilu itu biasa, menghalalkan segala cara itulah yang salah. Kalau mau menang pemilu secara jujur, berarti harus turun langsung ke masyarakat pemilih. Bukan cuma waktu kampanye doang.

Saya berpendapat, masyarakat itu sebenarnya mau kok pilih wakil rakyat ataupun presiden dengan sukarela tanpa embel-embel politik uang. Minimal itu ada jaminan bahwa orang yang dipilih untuk mengemban kepercayaan rakyat, tidak hanya datang ketika menjelang pemilu doang dan lupa sesudah menjabat.

Politikus yang ingin duduk di kursi anggota dewan harus kreatif merebut hati rakyat. Tanpa hanya mengandalkan politik uang. Karena kalau masih gunakan cara seperti itu, takutnya budaya korupsi masih akan ada terus. Terlebih kalau niat menjadikan jabatan wakil rakyat sebagai sumber penghasilan.

Peran masyarakat anti korupsi dimulai dari pemilu



Bagi koruptor, mereka mungkin sudah dihukum penjara, denda dan segala macam. Tapi itu aja gak cukup ferguso!! masyarakat juga bisa ikutan menghukum. Nah, momen Pemilu seperti sekarang inilah hukuman dari masyarakat itu akan tiba.

Sederhananya, bagi mereka yang memiliki riwayat korupsi khususnya. Maka disinilah peran masyarakat untuk menandai nama-nama oknum yang dimaksud. Dan jangan dipilih. Thats it.

Begitu juga bagi mereka yang ingin coba-coba mau belajar korupsi dengan menggunakan politik uang demi sebuah jabatan. Sebaiknya dijegal dari sekarang. Di sleding juga gak apa. Dengan cara tidak mencoblosnya.

Saat ini ada situs seperti rekamjejak.net, calegpedia.id, pintarpemilih.iddan termasuk situs KPU infopemilu.kpu.go.id untuk mengecek rekam jejak calon-calon pemimpin dan wakil rakyat yang akan kita beri wewenang untuk 5 tahun kedepan.

Jangan buru-buru bilang semua calon sama saja. Coba dulu untuk aktif mengenali siapa-siapa orang yang layak dicoblos pada 17 April 2019 nanti. Kalaupun gak ada yang baik. Maka setidaknya kita tahu dan tidak memilih orang-orang yang seharusnya jangan dipilih karena rekam jejaknya yang jelek.

Saya pikir itu saja. Bila kita merasa diri anti korupsi. Maka mulailah dari momen pemilu ini. Untuk memastikan orang-orang yang tidak layak duduk dikursi kehormatan wakil rakyat.

Memang ini hanyalah salah satu langkah kecil untuk kita melawan korupsi. Sekalipun kita sudah selektif memilih dalam pemilu. Peluang korupsi tetap ada.

Tapi setidaknya dengan kita menolak politik uang, tidak memilih caleg koruptor, selektif dalam memilih. Artinya kita sudah mencoba menutup celah-celah kecil potensi korupsi. Jangan pernah bermimpi Indonesia bebas korupsi, bila suara kita masih bisa dibeli.

Anggap saja nih, sebagai sumbangsih kecil kita sebagai masyarakat biasa. Ayo memilih 17 April nanti, jangan golput ya.

Oleh Rianda Prayoga. Binjai, 22 Maret 2019.