Pernah waktu kecil dulu, ane mencuri mainan figure action Batman punya saudara ane. Yah cuma satu biji sih, dan kondisi mainannya gak begitu bagus. Tapi waktu itu ane ketahuan lalu ane akhirnya minta maaf. Dan saudara ane juga memaafkan karena selain lebih senior juga mainannya yang ane ambil itu udah jarang dipakai. Walau kejadiannya sudah lama, tapi kalau diteruskan bisa saja jadi bibit pencurian dalam skala lebih besar.
Pengambilan hak milik orang lain tanpa izin atau pencurian, yang dalam bahasa halusnya adalah korupsi, merupakan tindakan yang tidak dilakukan dalam tataran masyarakat saja tapi juga di kalangan elit pemerintahan. Kalau di tataran masyarakat mengambil untuk keperluan seseorang atau keluarganya saja seperti kelakuan ane tadi, namun kalau di lembaga kenegaraan korupsi bisa melibatkan banyak tangan dan golongan.
Akibatnya bisa menimbulkan banyak korban. Kasus ane tadi, yang jadi korban adalah saudara ane. Satu orang. Tapi kalau kasus korupsi, yang jadi korban lebih dari satu jiwa karena dalam korupsi yang dicuri adalah uang negara. Dan uang negara berasal dari pajak yang dibayar dari warga. Sedangkan jumlah warga yang membayar pajak tidak sedikit tapi hampir seluruh warga Indonesia melakukannya. Maka dari itu korupsi yang dilakukan oleh oknum negara bisa memakan banyak korban.
Akibat yang ditimbulkan secara pribadi mungkin berupa ketidakpuasan terhadap pemerintah. Namun akibat secara luas bisa meliputi pembangunan infrastruktur yang tersendat, kegiatan perekonomian terhambat dan tentu secara tidak langsung hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi aktivitas sehari - hari kita.
Lalu bagaimana agar korupsi tidak terjadi lagi? Ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan Pemilu. Pemilu diharapkan mampu menjaring karakter - karakter yang tegas menghindari praktek korupsi. Kalau ane perhatikan sejak sebelum era reformasi sampai sekarang, setidaknya terdapat peningkatan walau sedikit dalam pemberantasan korupsi. Gayus, Nazarudin, dan aktor lainnya telah dihukum KPK. Namun bukan berarti sekarang sudah tidak ada korupsi lagi. Tidak ada yang tahu.
Berulang kali pemilihan wakil rakyat diadakan tapi masih saja ada korupsi. Berulang kali gonta - ganti pemimpin namun masih terdapat pencuri berdasi. Itu fakta.
Pilpres dan pileg pada 17 April nanti memang tidak bisa dijadikan langkah untuk pemberantasan korupsi sampai ke akar - akarnya, tapi setidaknya bisa jadi titik tolak untuk melanjutkan misi dengan susunan pemain yang berbeda dari sebelummya. Bagaimanapun, kita berharap jumlah korupsi di Indonesia terus berkurang sehingga kita mau ngapa - ngapain juga lebih lancar. Tapi yang lebih penting, diri kita juga sebaiknya menjauhi praktek korupsi baik skala pribadi atau kelompok. Jadi mari menjadi generasi anti korupsi, dimulai dengan kebiasaan minta izin dulu kalau mau menggunakan hak punya orang lain.