Pekerja menyelesaikan pekerjaan rangka tiang pancang pada proyek pembangunan jalan tol layang di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (15/2/2019).
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berencana menerapkan sistem transaksi pembayaran di tol tanpa berhenti atau multi-lane free flow (MLFF) pada 2020.

Kepala BPJT Danang Parikesit menjelaskan, dengan sistem ini pengguna jalan tol tak perlu lagi memperlambat laju kendaraan atau berhenti sejenak di gerbang pembayaran untuk bertransaksi.

Selanjutnya, akan ada perangkat elektronik khusus dipasang pada tiap kendaraan yang otomatis bekerja saat melewati titik tertentu.

Mengutip detikcom, alat tersebut bakal bekerja dengan cara memancarkan sinyal yang bakal ditangkap alat elektronik di gardu tol. Begitu pengendara melewati gardu tertentu, saldo akan otomatis terpotong. Akan ada dua sistem yang bisa dipilih dalam penerapan MLFF, yakni Radio Frequency Identification (RFId) atau Global Navigation Satellite System (GNSS).

Sistem bakal lebih mudah terintegrasi dengan layanan uang elektronik (e-money) berbasis server yang terhubung dengan stiker RFId atau FLO, salah satunya telah dikembangkan Jasa Marga Tollroad Operator (JMTO). Namun, pengguna perlu membeli stiker RFId terlebih dahulu sebelum menggunakan FLO.

Fungsi utama FLO dan uang elektronik berbasis cip sebenarnya tak berbeda. Hanya saja, dengan FLO, waktu perjalanan pengguna jalan tol bakal lebih efektif karena tidak perlu berhenti. Selain itu, jumlah antrean di gerbang tol juga bisa dihilangkan.

Adapun fitur yang terdapat pada aplikasi FLO di antaranya seperti cek saldo, e-receipt (setruk), dan riwayat transaksi pembayaran tol. Pengisian saldo FLO bisa dilakukan melalui ATM, e-banking, dan mitra lain yang ditunjuk sebagai jalur distribusi.

Danang menyatakan, saat ini pihaknya sedang memberi kesempatan kepada calon investor untuk melakukan studi kelayakan atau feasibility studies untuk mengukur efektivitas dari kebijakan ini.

“Tahun ini ada inisiasi MLFF, sehingga tahun depan diharapkan mulai bisa beroperasi. Di beberapa ruas nanti dimulai tidak ada gate. Di dalam kendaraan ada sensor, tanpa taping kita bisa lewat secara cepat,” kata Danang, Senin (25/2/2019).

Danang menyebut saat ini sudah ada beberapa perusahaan, baik dalam maupun luar negeri, yang telah mengajukan inisiatif untuk menjadi badan usaha pemrakarsa. Beberapa perusahaan luar negeri ada yang berasal dari Hungaria, Korea Selatan, dan Taiwan.

BPJT memberi waktu delapan bulan bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan uji kelayakan. Jika lolos, maka proses tender bakal dilakukan.

“Empat negara itu yang sedang menjajaki. Meski tidak tertutup kemungkinan bagi negara lain karena banyak yang belum mengetahui kita punya rencana ini,” sebut Danang dalam KOMPAS.com.

Dalam pengembangannya nanti, sistem MLFF bakal tetap memerlukan koordinasi bersama beberapa pihak seperti Korlantas, Kementerian Perhubungan, dan juga Bank Indonesia (BI).

Merespons rencana ini, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan Sugihardjo menyebut sistem ini memerlukan standar baku yang berlaku di seluruh ruas tol di Indonesia.

Sebab, jika teknologi yang digunakan tiap ruas tol berbeda, maka mobilitas pengendara bakal terganggu. Rencana untuk memperlancar arus lalu lintas di dalam tol pun menjadi gagal.

Selain itu, standar baku teknologi juga diperlukan untuk memastikan sistem ini tidak berganti pada kemudian hari. Sebab penggantian teknologi dapat berdampak pada perubahan infrastruktur. “Sarannya ada payung hukum,” kata Sugihardjo, dikutip dari KONTAN.co.id.

Dalam pertimbangannya, satu dari tiga teknologi MLFF yang mungkin bisa digunakan di Indonesia adalah RFId. Hal ini lantaran sistem RFId lebih murah dan tidak membebani pengguna karena tidak memerlukan On Board Unit (OBU).



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...i-dimulai-2020

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- IHSG ditutup di angka 6.525

- KLB rabies, Dompu masih kekurangan vaksin

- Kemendagri tak ganjar sanksi buat Ganjar Pranowo dkk