Pegawai PT Pos Indonesia melakukan aksi di depan Kementerian BUMN Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) terus menuntut haknya yang belum dipenuhi oleh perusahaan. Mereka menuntut PT Pos Indonesia membayar denda kepada setiap karyawan karena menunda gaji.

Penundaan tercatat selama empat hari, yakni mulai tanggal 1 hingga 4 Februari 2019. Adapun denda bagi setiap karyawan atau Pak Pos, menurut Sekjen SPPI Hendri Joni, Rp1 juta.

Hendri menjelaskan jumlah denda itu sudah sesuai peraturan perundangan ketenagakerjaan dan pengupahan.

"...5 persen/hari/gaji karyawan = 5 persen x 4 hari = 20 persen x 121 miliar = 14 miliar. Atau rata-rata denda yang harus dibayar kepada karyawan: 5 persen x 5 juta = 250 ribu x 4 = 1 juta per karyawan," kata Hendri seperti dikutip detikfinance, Jumat (22/2/2019).

Tuntutan ini adalah lanjutan aksi demo oleh sekitar seribu orang pegawai PT Pos Indonesia dari wilayah Jabodetabek, Jawa, dan Sumatra di depan kantor Pos Indonesia, Jakarta Pusat, pada 6 Februari 2019.

Salah satu anggota SPPIKB Fadhol Wahab mengatakan, aksi demo itu bertujuan untuk menuntut pergantian jajaran direksi PT Pos Indonesia.

"Demo ini menuntut penyelamatan perusahaan karena kami melihat adanya indikasi KKN sehingga perusahaan terpuruk dalam hal finansial," kata Wahab kepada Kompas.com, Rabu (6/2).

Permasalahan finansial tersebut menyebabkan pembayaran gaji sejumlah karyawan tertunda tanpa alasan yang jelas selama empat hari.

Namun, usai demo hari itu, tak ada kabar yang disampaikan oleh Kementerian BUMN soal kelanjutan tuntutan para pekerja. Hendri pun mengatakan bahwa Kementerian BUMN seharusnya menjalankan notulen audiensi yang menyatakan akan segera mengevaluasi seluruh Direksi Pos Indonesia.

Oleh karena itu, SPPIKB akan segera menyurati Kementerian BUMN untuk menagih komitmen itu. "Kami akan menyurati Kementerian BUMN dan meminta kembali agar direksi eksisting dinonaktifkan," ucap Hendri Joni saat dihubungi Tirto pada Jumat (22/2).
Terlambat beradaptasi
Menanggapi krisis finansial PT Pos Indonesia; Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN ,Fajar Harry Sampurno; menjelaskan bahwa saat ini Pos Indonesia tengah menghadapi tantangan besar berupa disrupsi bisnis.

"Intinya Pos itu sedang mengalami disrupsi bisnis yang luar biasa, baik soal surat, logistik maupun giro. Direksi tentu diberi amanah untuk memperbaiki dan membawa Pos ke arah dan bisnis baru," kata Harry kepada Liputan6.com, Minggu (10/2).

Hal senada pun diungkapkan oleh Direktur Utama Pos Indonesia, Gilarsi Wahyu Setijono. Dia mengatakan bahwa kinerja keuangan yang terus merugi dikarenakan terlambatnya PT Pos Indonesia untuk melakukan transformasi.

Transformasi yang dimaksud adalah upaya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi untuk melawan matinya perusahaan tersebut.

Namun, menurutnya masih ada beberapa jurus agar perusahaan pelat merah ini tetap eksis. Pertama adalah transformasi budaya kerja pegawai. Lalu perubahan bisnis model, proses bisnis, hingga investasi infrastruktur.

"Bisnis model kita sudah berbeda dengan masa lalu, di mana yang namanya Go-Jek, Grab bukan kurir tapi faktanya mereka memberikan layanan untuk kurir industri, mereka pemain logistik," dia menjelaskan, Senin (18/2).

Ketiga, perusahaan akan menerapkan transparansi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Menurut Gilarsi, poin ini sulit diterapkan dan membutuhkan sinergi yang baik antara manajemen dengan seluruh pegawai.

Keempat, menyangkut soal efisiensi biaya produksi. Lalu kelima adalah transformasi anak usaha, yakni PT Pos Logistik Indonesia dan PT Bhakti Wasantara Net (BWN). Gilarsi menceritakan kedua anak usaha tersebut kini sudah membukukan profit dari sebelumnya tidak pernah untung.

Apabila berhasil dijalankan seluruhnya, Gilarsi optimistis bahwa Pos Indonesia masih tetap bisa eksis.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ran-denda-gaji

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- DKI targetkan 75 persen warga naik transportasi umum pada 2030

- Konflik batu bara Tiongkok-Australia buka peluang untuk Indonesia

- Penghayat kepercayaan mulai diakomodasi dalam E-KTP