Oleh: Suandri Ansah |

Prabowo Subianto memiliki peluang untuk membongkar kegagalan Capres petahana Joko Widodo, dan memberi alternatif kebijakan.

Indonesiainside.id, Jakarta — Debat Capres antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto, yang berlangsung Ahad malam (17/2) masih menjadi perbincangan serius baik di media sosial maupun diantara para pakar.

Direktur Eksekutif Partnership for fovernance Reform (Kemitraan), Monica Tanuhandaru misalnya menilai gaya bicara Capres 02, Prabowo Subianto terlalu lawas saat menuturkan visi misi-nya.

Monica mengatakan gaya bicara yang ‘Old Style’ tercermin dari kalimat “Kalau saya berkuasa” yang dilontarkan Prabowo saat sesi pertama Debat Capres 2019.
Ditambah dengan pemaparan berikutnya tentang swasembada pangan dan swasembada energi yang belum kongkrit programnya.

Prabowo mengatakan: Kita harus swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, agar kita bisa survive sebagai suatu bangsa.

PBB sekarang mengatakan bahwa inilah tiga masalah yang utama tolak ukur keberhasilan suatu negara. Suatu negara dikatakan bisa berhasil kalau bisa memenuhi pangan untuk rakyatnya, energi untuk rakyatnya, dan air tanpa impor.

Kami kalau berkuasa nanti Insya Allah dapat mandat dari rakyat, kami akan menjamin pangan tersedia dengan harga terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia dan kami akan menjamin bahwa produsen, petani, peternak, petambak, nelayan harus mendapatkan imbalan penghasilan yang memadai. Itu komitmen kami.

Menurut Monica, seharusnya Prabowo bisa mengkritisi kebijakan petahana Joko Widodo selama masa pemerintahannya. Kemudian menguraikan rencana kerja konkrit yang dia tawarkan sehingga patut dipilih publik

Monica memandang, pemerintah semestinya memiliki blue print pembangunan infrastruktur dan penguatan pangan jangka panjang. Sehingga setiap pergantian presiden, keberlanjutan pembangunan bisa terukur.

“Jokowi sebagai petahana harusnya bisa membuat rencana lebih panjang dalam waktu 10 sampai 20 tahun ke depan,” imbuh Monica.

Aktivis Generasi Melek Politik, Dimitri juga menilai debat capres putaran kedua masih juga belum menarik bagi kalangan milenial. Sementara Jokowi sebagai petahana dianggap biasa saja ketika merujuk survei dan data-data.

Namun, yang seringkali luput dari kubu Prabowo adalah lupa mencatat keburukan dari program-program Jokowi selaku petahana. Salah satunya adalah kriminalisasi pekerja sektor agraria. Misalnya seperti yang dilaporkan Kontras, salah satu yang paling rentan terhadap kriminalisasi adalah petani. (Kbb)