Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh karang taruna sebelum menyalurkan dana swakelola. Dengan begitu, pengurus karang taruna bisa menggunakan dana tersebut tepat sasaran.


Ketua Pelaksana Program Karang Taruna di Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, Rani Mustika mengaku pihaknya selama ini belum pernah mendapatkan penjelasan soal dana swakelola. Padahal, penjelasan itu sangat dibutuhkan agar karang taruna pahami rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam memberikan dana swakelola itu.


'Karena yang saya tahu belum semua karang taruna yang tahu akan hal ini,' kata Rani kepada Medcom.id, di Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Februari 2019.


Baca: Anies Baswedan Ancang-ancangkan Pergub Dana Swakelola


Kebijakan baru itu dinilai membuat tanggung jawab karang taruna semakin besar. Pemprov DKI juga harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut. Sehingga, ke depannya tak terjadi penyalahgunaan anggaran.


'Harus ada pengawasan dari pemerintah, jadi sekedar mengawasi enggak ikut campur tangan. Karena kalau sudah masuk orang baru, jadi berbeda lagi peraturan yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau dikawal kan kita juga punya ketua DKI,' ujar Rani.


Rani juga meminta ada peraturan yang mengikat terkait penggunaan dana ini. Dengan begitu, potensi penyalahgunaan anggaran bisa diminimalisir.


'Sebaiknya memang harus ada hukum yang mengikat untuk enggak lagi-lagi memakai uang dengan seenaknya,' pungkas Rani.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/metro/9K...dana-swakelola

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Depo MRT Tak Bisa Dibangun di Kawasan Stadion BMW

- Bidang Tanah Warga Jakarta Barat Sepenuhnya Bersertifikat

- Empat Jabatan di DKI Masih Dilelang