Jakarta - Hasil survei Indomatrik yang menyatakan elektabilitas Joko Widodo-Ma'ruf Amin berbeda tipis dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jadi kontroversi. Indomatrik kemudian dikaitkan dengan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang mengeluarkan hasil survei berbeda pada Pilpres 2014 lalu.

Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid, mengatakan Indomatrik dan Puskaptis ialah dua lembaga survei yang berbeda. Dia membantah pernyataan Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Handi Muluk yang menyebut Indomatrik hanya ganti nama dari Puskaptis.

"Nggak (ganti nama) lah. Kan Puskaptis ada berdiri sendiri, Indomatrik berdiri sendiri. Kan 29 Januari kemarin (Puskaptis) mempublikasikan hasil surveinya," kata Yazid saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).

Baca juga: TKN Jokowi: Puskaptis dan Indomatrik Sama Saja, Punya Jejak Bermasalah

Diketahui, Yazid pernah menjabat Direktur Eksekutif Puskaptis. Yazid kemudian menanggapi soal sanksi pencopotan keanggotaan Puskaptis dari Persepi. Pada 2014, setelah mengeluarkan survei yang berbeda dengan real count KPU, Persepi hendak mengaudit Puskaptis, namun lembaga survei tersebut tak mau diaudit.

Yazid mengatakan ada beberapa alasan yang Puskaptis tidak bersedia diaudit. Dia berpendapat saat itu Persepi belum punya legalitas.

Baca juga: Dituding Berpihak ke Prabowo, Indomatrik: Tak Ada Bukti, Kami Independen

"Kenapa pada saat itu saya tidak mau diaudit? Pertama, sepengetahuan saya, dari tahun pertama dibuka, Persepi itu 2009-2010, Ketua itu Andrinof, saya bendahara. Ketika itu belum ada yang namanya akta pendirian. Lalu munas kedua, awal 2014, terpilih pengurus baru. Yang saya lihat Persepi itu belum ada pendiriannya pada awal 2014, selanjutnya saya tidak tahu karena saya bukan lagi pengurus. Makanya saya tidak mau diaudit. Saya anggap itu abal-abal," beber Yazid.

Selain itu, Yazid juga tak mau diaudit anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk. Yazid mengatakan dirinya meragukan sosok Hamdi.

"Kedua, Saya pertanyakan integritas, kredibilitas, plus kompetensi dari Prof Hamdi Muluk karena dia belum punya pengalaman dalam survei bupati, wali kota, dan gubernur. Sementara saya, dari 2014 sudah lakukan 350-an untuk bupati-wali kota. Plus 34 provinsi. Dan presiden 2004-2009. Artinya dia tak punya kompetensi. Untuk apa saya diperiksa orang tak berpengalaman," tuturnya.

Baca juga: BPN Prabowo: Track Record Indomatrik Bagus, Hasil Surveinya Akurat

Meski sengketa pemilu sudah selesai di Mahkamah Konstitusi dan KPU, Yazid masih ingin hasil penghitungan Pilpres 2014 dicek kembali oleh perguruan tinggi atau lembaga independen.

"Ketiga, masalah 2014, secara tataran hukum sudah selesai di MK. Secara tataran politik selesai di KPU. Tapi secara metodologi, saya anggap belum tuntas. Harus diperiksa universitas, oleh lembaga independen, atau oleh LIPI atau IPB," ucap Yazid.

Baca juga: Lembaga Survei Indomatrik Tak Terdaftar di Persepi

Sebelumnya diberitakan, Persepi menyatakan lembaga survei Indomatrik tak berada di bawah naungannya. Persepi juga menyoroti sosok Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid yang pernah bermasalah terkait hasil survei Puskaptis pada Pilpres 2014. Puskaptis dituding melakukan manipulatif karena hasil quick count-nya memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa, berbeda dengan sejumlah lembaga survei lain yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla, seperti hasil real count KPU.

"Tidak, tidak terdaftar. Itu yang punyanya si Yazid yang dikeluarkan dari Persepi tahun 2014," kata anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

https://m.detik.com/news/berita/d-44...erdiri-sendiri

Bangkee.. Gara2 wowo ikut pilpres lagi, harus liat wajah si B*bi ni lagi! Kok dl bsa gagal sih yg mau nglemparin orang ni dari lantai dua!! Alamat liat sujud sukur ma bukti2 10 truk ke MK lg nih