Judul disingkat, judul asli :





TRIBUNJAKARTA.COM - Pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto soal kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa waktu lalu menuai banyak komentar.

Prabowo Subianto menyampaikan bahwa adanya dugaan telah terjadi markup sejumlah proyek yang menyebabkan terjadui kebocoran anggaran hingga mencapai Rp 500 triliun.

Hal itu disampaikannya dalam pidatonya di Acara HUT ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Rabu (6/2/2019) kemarin.

"Dari Rp2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp 500 triliun yang bocor. Uang ini hilang," ujar Prabowo seperti dilansir Tribunnews.

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) pun sempat menanggapi pernyataan Prabowo Subianto.

Jokowi nampak menantang Prabowo Subianto untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila memang ada kebocoran anggaran.

Selain itu, Jokowi juga meminta kepada Prabowo bila benar akan dilaporkan harus disertai bukti dan fakta.

"Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta. Jangan asal," tegas Jokowi usai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019, di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019)

Jokowi juga menyinggung pernyataan Prabowo saat 2014 silam.

Ketika itu, disebut pula terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp 7.200 triliun.

Saat ini, kebocoran anggaran disebut sebesar 25 persen alias Rp 500 triliun.

Menurut Jokowi, bila memang terdapat kebocoran yang disebut mencapai 25 persen dari total APBN tahun lalu atau sekitar Rp 500 triliun, baiknya segera dilaporkan kepada KPK.

"Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu," ungkap Jokowi.

Jokowi dan Gibran Rakabuming
Jokowi dan Gibran Rakabuming (Tribunnews.com/Immanuel Nicolas Manufe)
Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah bila APBN bocor hingga 25 persen.

Meski demikian, Jusuf Kalla tak menampik bahwa adanya kebocoran angaran karena terbukti dari masih adanya korupsi yang melibatkan aparat pemerintah.

"Iya tentu lah (ada kebocoran). Itu ternyata banyak (pejabat) masuk KPK kan. Tapi tidak semua, jangan disamaratakan. Ada yang bersih ada yang enggak. Tidak semua, tidak benar itu diratakan 25 persen," ujar Jusuf Kalla saat ditemui di Markas Pusat PMI, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Jusuf Kalla mengatakan, biasanya kebocoran anggaran terjadi di sektor pembangunan.

Namun, ia memastikan di sektor lain seperti gaji pegawai dan subsidi, tak ada yang bocor.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat mengikuti acara Debat Pertama Capres dan Cawapres di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Debat Pertama ini mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme.
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat mengikuti acara Debat Pertama Capres dan Cawapres di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Debat Pertama ini mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. (Tribunnews/JEPRIMA)
Kalla menambahkan, saat ini korupsi anggaran pun sulit lantaran kinerja KPK yang semakin baik dalam hal penindakan.

"Apa lagi sudah banyak yang ditangkap sehingga orang takut. Hanya betul-betul yang korupsi sekarang ini pemberani yang tidak takut ditindak. Menteri aja sembilan yang ditangkap, bupati 120, gubernur 19. Ada negara seperti itu enggak?" ujar Jusuf Kalla.

"Coba tunjukan satu negara yang anggota DPR-nya ada 40 ditangkap, yang kepala daerahnya 100 lebih, yang menterinya sembilan ditangkap. Coba cari negara yang ada seperti itu. Jadi memang ada korupsi tapi kita tegakan (hukum) juga sangat keras," lanjut dia.

KPK Siap Usut Soal Kebocoran Anggaran Rp 500 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengusut isu kebocoran APBN sebesar Rp500 triliun seperti yang diucapkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberi saran, apabila ada fakta dan informasi utama terkait kebocoran anggaran tersebut, dapat dikirimkan ke KPK.

"Kalau benar, bila dilakukan oleh penyelenggara nagara maka itu bisa dilakukan penindakan oleh KPK," kata Saut kepada wartawan, Jumat (8/2/2019).

Terkait mekanisme pelaporan, Saut menjelaskan, pelapor bisa menggunakan fasilitas yang ada.

"Jelasnya telepon dulu ke 198 juga bisa nanti KPK akan melindungi pelapor," jelas Saut.

Kata Saut, isu kebocoran anggaran itu harus dicek secara detail. Menurut nya, APBN terdiri dari banyak pos anggaran.

"APBN itu kan luas apa saja di mana saja, gaji pegawai negeri juga APBN, jadi yang mana dimaksud? Kalau pengadaan barang dan jasa tentu harus detail 5W+1H nya," kata Saut.

Menurut Saut, saat ini KPK sudah melakukan sejumlah langkah pencegahan seperti di delapan area intervensi di antaranya pada pos belanja barang dan jasa.

"Dapat dilihat pada korsupgah.kpk.go.id. Bagaimana pemda atau kementerian dan lembaga disupervisi KPK. Selain itu ada litbang lakukan banyak pendekatan tata kelola tentang banyak hal, misalnya tentang migas, hutan, dan lain-lain," terangnya. (TribunJakarta/Tribunnews)

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Prabowo Taksir APBN Bocor Rp 500 Triliun: JK Bantah Kebocoran Capai 25 Persen, KPK Beri Masukan, http://jakarta.tribunnews.com/2019/0...ukan?page=all.
Penulis: Mohamad Afkar Sarvika
Editor: Kurniawati Hasjanah

Original Posted By filusufkacang►Ya namanya juga asumsi... Angkanya bisa aja jadi lebih kecil atau lebih besar tergantung siapa yg berasumsi..

Ya karena yg berasumsi adalah oposisi, ya wajib membesar angkanya..

...