Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait kebocoran anggaran negara untuk infrastruktur sebesar Rp 500 triliun.

Moeldoko menerangkan, pemerintah memiliki sejumlah instansi yang mengawasi pelaksanaan anggaran. Menurutnya, sebaiknya Prabowo tidak memberikan pandangan yang tidak mendasar.

"Kita punya lembaga antara lain BPK, kedua KPK, kita juga punya instrumen hukum yang mengawasi dengan baik, kita juga punya BPKP. Jadi, jangan memberikan pandangan-pandangan yang menurut saya tidak mendasari atas itu semuanya, itu menurut saya," katanya di sela-sela diskusi bertajuk Pembangunan Infrastruktur, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Baca juga: Prabowo Sebut Anggaran Negara Bocor Rp 500 T, Luhut: Bohong itu!

Dia melanjutkan, lembaga tersebut memberikan laporan atas audit kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari hasil audit itu, Presiden Jokowi bisa memerintahkan bawahannya untuk melakukan langkah-langkah yang mesti ditempuh.

"Kan begini, pada akhir pemeriksaan ada opini dari BPK, ada opini dari BPKP, dari opini itu Presiden pasti akan memerintahkan menteri terkait untuk melangkah begini dan seterusnya," ujarnya.

Baca juga: Prabowo Cicil Utang Pabrik Kertas dan Cerita Pernah Ditolak Bank

Namun, jika menjurus pada pelanggaran maka itu akan diproses hukum.

"Kalau sudah menjurus pelanggaran prosedur, administrasi, apalagi pelanggaran pidana, proses itu nggak ada cerita," ujarnya.

Dua tahun terakhir, yakni pada 2016 dan 2017, kata dia, BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Bukti ini menunjukkan bahwa Prabowo bukan cuma gagal mencari kejelekan pemerintah tapi justru asyik menjelek-jelekkan pemerintah.

"Saya kira publik sudah cukup cerdas untuk membedakan mana ucapan yang substansi atau ocehan politik yang sekadar menyasar sensasi," katanya.

"Jika kubu Prabowo benar ingin memperbaiki kondisi negara ini, buat apa menunggu berkuasa. Silakan saja laporkan bukti-bukti yang ia miliki ke penegak hukum seperti kepolisian, KPK, dan kejaksaan, agar kontestasi pilpres tidak tenggelam dalam wacana hoaks," tutupnya.
(ara/ara)

sumber https://finance.detik.com/berita-eko...n-tak-mendasar