"Monalisa, ku ingin urus caleg, namun ku ingin hajar muka mu terlebih dahulu,"

Dari Judul berita, sebagai masyarakat awam, pastinya kita bingung membaca judul berita ini. Netizen di Kabupaten Flores Timur, dalam sebuah grup facebook, menuliskan kebingungan itu dalam komentar-komentar mereka.

"Curiga Urus Caleg PDIP, Ayah Caleg Gerindra ‘Hajar’ Rumah Oknum ASN di Lewerang."

Lihat komentar-komentar Netizen;







Apa salahnya jika dipermudah saja judulnya dengan,
Kesal, Caleg PDIP Rusaki Rumah ASN di Lewerang.

Saya sepakat dengan judul opini dari saudaraku Ali Sati Nasution, wartawan senior anggota PWI, Pemerhati politik dan sosial kemasyarakatan.
Judulnya sangat terasa, Wartawan, Fakta dan Informasi Sensasi.

Dari opini panjang nya ini, saya lebih kepada tulisan Informasi Sensasi.

Ali menuliskan, para penggiat penyebar informasi, sebahagian membuat berita atau tulisan yang bertendensi sensasional, tanpa menyertakan orang-orang yang kompeten di bidang jurnalistik. Di sisi lain ada sejumlah berita sensasi yang dikemas sedemikian rupa, terlihat seperti menyajikan informasi yang benar.

Padahal berita sensasi tidak ada ubahnya seperti kabut pagi yang merebak, begitu matahari bersinar kabut pagi itu sirna tidak membekas. Berita-berita yang disajikan secara sensasional lebih berat timbangan bohongnya daripada faktanya.

Gencarnya berita sensasi beredar di publik, segencar itu pula terjadi pembohongan publik yang disajikan surat kabar abal-abal karena tidak dikelola oleh para jurnalis sejati.

Masih ada sebahagian masyarakat yang belum mengerti, yang mana berita fakta dan yang mana berita sensasional itu. Dalam hal ini masyarakat menjadi bingung karena tidak ada buat mereka alat pembeda yang mana jurnalisme profesional dan yang mana penyebar informasi sensasional.

Sebahagian aparat di daerah baik di birokrasi maupun aparat penegak hukum menyamaratakan profesi jurnalisme yang hilir mudik dari kantor yang satu ke kantor lain. Sebenarnya bagi masyarakat, aparat birokrasi dan aparat penegak hukum telah dapat membuat alat ukur secara sederhana.

Jurnalisme yang muncul di lapangan apakah memiliki kemahiran menulis berita sesuai anjuran kode etik, media penyebar informasi apakah sudah memiliki syarat mendirikan media dan komponen orang-orang yang mengelola media tersebut apakah sudah kompeten? Apabila kedua faktor itu tidak terlihat, tentu media-media penyebar sensasi tersebut tidak dapat dijadikan ukuran yang membawa misi edukatif.

Ada anggapan, apabila sudah jadi wartawan sudah hebat. Disegani, bisa menggertak-gertak pejabat yang terindikasi korup. Kemudian dari gertakan itu si pejabat takut lalu memberikan sejumlah uang. Pada posisi yang lebih tinggi, karena sudah menjalin komunikasi yang instan lalu meminta sejumlah proyek, walaupun profesi yang sesungguhnya bukan kontraktor.

Aneh memang, memilih profesi sebagai wartawan apakah murni menjadi wartawan, atau memperalat status wartawan untuk ekspansi ke bidang lain. Atau mungkin dua-duanya. Na-mun dalam perjalanan karir seorang jurnalis profesional, ia dapat membuat penyeimbang antara idealisme dan pragmatisme.

Untuk mendapatkan predikat itu, dewasa ini tidak begitu sulit. Ada modal sedikit untuk membayar koran telah mendapat predikat wartawan. Berlatarbelakang pendidikan jurnalistik atau tidak, hal itu merupakan persoalan kedua. Namun karya tulis yang dihasilkannya jangan terlalu banyak berharap jadi panduan. Munculnya sejumlah media lokal di daerah dengan mengandalkan perbendaharaan bahasa yang sangat minim, kreasi junalistik yang dangkal tentu sangat menjenuhkan.