Saat mengunjungi Ahmad Dhani, Sandiaga Uno berjanji akan menginisiasi revisi UU ITE apabila terpilih dalam Pilpres 2019 nanti. Tetapi benarkah demikian?

Janji manis memang kerap terucap oleh kandidat pemimpin ketika kampanye. Namun sebagian besar, janji itu hanya tinggal janji, tanpa ada realisasi yang pasti. 

Begitu juga dengan janji revisi UU ITE sebagaimana disampaikan oleh Sandiaga tersebut. Karena dari janjinya saja, kita sudah tahu bahwa dia tidak paham soal mekanisme pembuatan UU. 

Mantan Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno yang berjanji akan merevisi Undang-Undang ITE jika terpilih karena dinilai menjadi pasal karet.

Namun, Mahfud mengaku sedikit heran dengan janji Sandiaga itu karena kewenangan merevisi UU ITE berada di ranah legislatif, bukan eksekutif.

Berdasarkan pasal 20 UUD 1945, DPR yang mempunyai hak legislasi, seperti pengawasan dan budgeting. Jadi, wewenang untuk merevisi UU ITE bukan menjadi ranah presiden, tetapi DPR.

Jika Sandi ingin merevisi UU, silahkan diperdebatkan dengan DPR. Tetapi yang perlu dipahami, saat ini hak legislasi itu berada ditangan DPR, berbeda dengan dulu saat Presiden berhak membuat UU. 

Janji Sandiaga itu tak lepas dari kepentingan politik Sandiaga di Pilpres 2019. Revisi UU ITE adalah janji manis untuk menarik simpati dan suara rakyat saja, tetapi bukan sebagai kenyataan. Karena secara sistem saja, apa yang dipikirkan Sandi sudah salah.

Jika Sandi ingin ada revisi UU ITE sebenarnya sangat mudah. Ia tinggal bilang ke Fadli Zon agar di follow up di DPR RI, bukan bertindak seolah-olah hanya Sandi yang mampu merevisi UU ITE,

Dengan begitu, janji Sandi di atas adalah sebuah pembodohan publik. Mereka membodohi rakyat yang tidak tahu dan memanfaatnya untuk meraih suara dalam Pilpres 2019. 

Sungguh cara politik yang culas.