Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Amin Santono divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Amin juga didenda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.


'Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan melakukan gabungan beberapa kejahatan,' kata ketua majelis hakim Muhammad Arifin saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 4 Februari 2019.


Dalam pertimbangan hakim, Amin selaku anggota DPR dinilai tidak mendukung pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Amin terbukti menerima suap sebesar Rp3,3 miliar dari Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman dan Direktur CV Iwan Binangkit Ahmad Ghiast.


Amin dinilai menerima uang bersama-sama dengan konsultan Eka Kamaluddin dan pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo. Uang itu diberikan agar Amin Santono melalui Eka dan Yaya mengupayakan Kabupaten Sumedang mendapatkan alokasi tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.


Baca: Amin Santono Tak Mau Mati di Penjara


Uang itu juga diberikan agar Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) APBN 2018. Awalnya, Amin menyetujui usulan Eka untuk mengupayakan beberapa kabupaten atau kota mendapatkan tambahan anggaran yang bersumber dari APBN, atau APBN-P dengan menggunakan usulan atau aspirasi Amin selaku anggota Komisi XI DPR.


Selanjutnya, Amin memerintahkan Eka untuk mengajukan proposal penambahan anggaran beberapa daerah. Anggaran itu untuk membiayai bidang pekerjaan prioritas, seperti pembangunan jalan dan jembatan, irigasi, rumah sakit dan pasar.


Proposal tersebut akan diteruskan juga kepada Kemenkeu melalui Ditjen Perimbangan Keuangan, badan anggaran (Banggar) DPR dan Komisi XI DPR. Amin meminta agar diberikan fee sebesar 7 persen dari setiap total anggaran yang akan diterima pemerintah daerah.


Dari total Rp3,3 miliar, sebanyak Rp475 juta diberikan kepada Eka. Sedangkan, Yaya menerima Rp300 juta.


Amin terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.



Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/zN...is-8-tahun-bui

---

Kumpulan Berita Terkait :

- KPK Periksa Staf Keuangan PT Waskita Karya

- KPK Sesalkan Pemkot Batam Urunan Bantu Koruptor

- KPK Kecewa PNS Koruptor Tak Segera Dipecat