Jakarta - Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia untuk 2018 naik dibanding angka pada 2017. Pada 2017, angka IPK atau CPI Indonesia 37, sedangkan tahun ini menjadi 38.

"Skor CPI Indonesia untuk tahun 2018 (adalah) 38 dari 0 sampai 100 dengan ranking adalah 89," ucap Manajer Departemen Riset Transparansi Internasional Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

"Di ASEAN, Indonesia menempati peringkat keempat. Yang pertama masih dipegang Singapura, kemudian Brunei, Malaysia, kemudian Indonesia," imbuh Wawan.

Wawan mengatakan, faktor yang mendorong peningkatan skor Indonesia secara signifikan berasal dari data Global Insight Country Risk Ratings yang naik 12 poin dari 35 ke 47. Menurut Wawan, peningkatan itu disebabkan proses berusaha, perizinan, dan investasi semakin mudah di Indonesia.

Sebelumnya, laporan Bank Dunia menunjukkan Indonesia semakin membaik dalam kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) 2019. Indonesia juga mencatat beberapa kemajuan dalam iklim berusaha bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Hal itu terlihat dari skor starting business (memulai usaha baru) yang mencapai 81,22.

“Indonesia terus meningkatkan iklim usaha dan kini berupaya mengurangi kesenjangan terhadap praktik global terkait regulasi usaha kecil dan menengah," ujarnya.

Bank Dunia menilai, Indonesia mencatat kemajuan dengan menggabungkan pendaftaran yang berbeda dengan menggunakan nomor jaminan sosial dan mengurangi biaya notaris di Jakarta maupun Surabaya. Beberapa proses pendaftaran perizinan berbeda juga sudah digabung di pelayanan perizinan terpadu di Surabaya.

Hasilnya, Indonesia berhasil memangkas waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha dari 23 hari menjadi 20 hari. Biaya untuk memulai usaha juga turun dari 10,9% dari pendapatan per kapita menjadi 6,1% dari pendapatan per kapita.

Indikator untuk mendapatkan kredit (getting credit) di Indonesia juga dinilai membaik dengan meningkatnya ketersediaan informasi kredit. Skor pada kemudahan mendapatkan kredit saat ini adalah 70,00.

Sementara itu, faktor yang menyebabkan skor CPI Indonesia stagnan adalah Political Risk Service dengan nilai 50. Hal ini lantaran masih adanya potensi risiko korupsi dalam sistem politik yang belum berubah. Selain itu, ada indikasi relasi yang mencurigakan antara politisi dan pebisnis.

IPK atau CPI ini dihitung olehTransparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korup, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.

Secara peringkat pun, Indonesia naik dari sebelumnya ke-96 menjadi ke-89. Di peringkat yang sama dengan Indonesia, ada negara Bosnia dan Herzegovina, Sri Lanka, serta Swaziland. Adapun peringkat pertama diduduki Denmark dengan skor 88, sedangkan peringkat terbawah Somalia dengan angka 10.

Sementara itu, untuk cakupan Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan ke-4 dari 11 negara dengan urutan pertama Singapura dan terakhir Kamboja. Ini daftar negara dan IPK atau CPI untuk cakupan Asia Tenggara:

1. Singapura 85
2. Brunei Darussalam 63
3. Malaysia 47
4. Indonesia 38
5. Filipina 36
6. Thailand 36
7. Timor Leste 35
8. Vietnam 33
9. Laos 29
10. Myanmar 29
11. Kamboja 20
(dhn/fdn)

sumber https://news.detik.com/berita/440542...i-lebih-bersih