TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memiliki manajemen yang buruk.

Hal itu disampaikannya menanggapi perbedaan pandangan antara Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Wiranto tentang rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir.

"Buat saya ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki manajemen yang buruk," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga mengaku heran sikap presiden yang seolah-olah dikoreksi kebijakannya oleh menterinya soal pembebasan pendiri Jamaah Ansharut Daulah (JAD) ini.

"Masak ada menteri yang berani mengoreksi presiden," imbuh Mardani.

Menurutnya, manajemen pemerintahan yang buruk selalu ditunjukkan oleh pemerintah.

Seharusnya, kata Mardani, presiden dan kementerian melakukan koordinasi.

"Padahal keputusan presiden mestinya sudah selesai di tingkat kementerian. Ini buruk sekali," jelasnya.

Lebih lanjut, Mardani menegaskan bahwa solusi atas permasalahan yang terjadi yakni mesti ada pergantian pimpinan negeri ini.

"Evaluasinya ya ganti presiden," pungkas Mardani.

Diketahui, pada Jumat lalu, 18 Januari 2019, pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan langsung, kabar vonis bebas itu Ba'asyir di LP Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.

Hingga kini, pembebasan terpidana kasus terorisme itu belum juga direalisasikan dan akan direncanakan bebas pada Rabu esok.

Menkopolhukam Wiranto saat konferensi pers, Senin kemarin (21/1/2019), menyatakan, atas arahan Presiden Joko Widodo, pejabat terkait masih akan mengkaji permintaan pembebasan terpidana kasus tindak pidana terorisme itu.

"Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespon permintaan itu," ujarnya di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Komen TS

melambai....oh melambai. melambai....oh...oh...semakin... melambai.