Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditunding telah melakukan kebohongan soal kebijakan impor dan utang. Menurut Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, Jokowi pernah berjanji pemerintahannya tidak akan impor dan tambah utang luar negeri.

Namun apa yang terjadi, kata Said, pemerintah saat ini melakukan impor dan menambah utang.

"Janji yang tidak dilaksanakan adalah bohong, atau melaksanakan hal yang sebaliknya. Contoh, 'saya (Jokowi) tidak akan impor' ternyata impor. Kedua tidak akan utang ternyata utang," katanya dalam diskusi tentang 'Jejak-jejak Kebohongan Jokowi?' di Seknas Prabowo-Sandi, Selasa (22/1/2019).

Berdasarkan pernyataan Said, pada masa kampanye di 2014, Jokowi pernah berjanji tidak akan impor dan tambah utang luar negeri.

Pemerintahan saat ini pun telah melakukan impor beras hingga jagung. Bahkan tahun ini rencananya pemerintah akan kembali impor jagung 30 ribu ton, setelah impor 100 ribu ton di 2018.

"Saat beliau (Jokowi) kampanye 2014 menyatakan tidak akan impor pangan. Kalau janji itu bohong. 'Saya (Jokowi) tidak akan utang'. Saya nggak percaya itu nggak mungkin terjadi. Saat saya tidak melaksanakan itu kebohongan," jelasnya.

Namun, pemerintahan saat ini, masih kata Said berkilah bahwa apa yang dijanjikan Jokowi hanya belum terealisasi, bukannya ingkar janji.

Baca juga: IMF Sarankan Negara-negara Kurangi Berutang

"Jadi kata mereka selalu 'pak presiden tidak bohong. Itu janji yang belum terealisasi'. Janji yang tidak terealisasi adalah pelaksanaan program tapi tidak mencapai target," tambahnya.

Jokowi pernah bilang akan menghentikan kebijakan impor pangan jika terpilih menjadi presiden 2014 bersama wakilnya, Jusuf Kalla.

"Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok," kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, 2 Juli 2014.

Soal janji setop utang, Jokowi pernah mengutarakannya pada 20 Agustus 2014.

"Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang," jelas Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta.