- Beranda
- Berita dan Politik
IGI : Guru Honorer Memang Diperalat
...
TS
kroco.ri
IGI : Guru Honorer Memang Diperalat
Oleh : Eko P |
Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dimasukkan dalam Dapodik untuk memuluskan pencairan dana sertifikasi. Setelah cair, honorer tetap gigit jari.
Balicitizen.com, Jakarta — Setelah pengakuan Guru Tidak Tetap (GTT) dari Jawa Barat dan Jawa Tengah yang merasa diperalat demi pencairan dana sertifikasi, organisasi guru ikut bersuara. Menurut Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M Ramli Rahim, masalah tersebut sudah lama terjadi. IGI pun terus menyuarakannya. Sayang, tidak ada tindaklanjutnya.
“Memang begitu faktanya di lapangan. Guru honorer ini hanya jadi alat untuk pencarian dana sertifikasi guru maupun bantuan pendidikan. Ini salah dan menyimpang, makanya tidak pernah berhenti kami menyuarakan. Namun, tetap saja pemerintah tak peduli,” ungkap Ramli menjawab Indonesiainside, Sabtu (19/1).
Seharusnya, kata Ramli, status honorer tidak boleh dimasukkan dalam data pokok kependidikan (Dapodik). Apalagi tujuannya sebagai data pendukung bahwa Indonesia sudah mengurus pendidikan dengan baik karena melihat rasio guru dan murid sangat baik. Padahal datanya kelihatan baik adalah guru honorer yang statusnya tidak jelas, gaji pun demikian.
“Ini bentuk pembohongan publik. Bila seluruh guru honorer berhenti, efeknya akan nyata,” ucapnya.
Sebelumnya Ketua Forum Komunikasi GTT/PTT Kabupaten Kebumen Ahmad Zahri mengaku, sejak 2008 dirinya sudah masuk dalam Dapodik yang rutin dilaporkan operator SD di mana dia bekerja. Data itu lengkap berisi jam mengajarnya.
Di SD tempat Ahmad bekerja, guru PNS dan honorer posisinya 1:2. Yang membuat dia heran, dalam Dapodik tidak dicantumkan kalau dirinya adalah guru honorer (GTT).
“Yang saya lihat, saya seolah-olah guru PNS makanya Kemendikbud berasa cukup tenaga pendidiknya. Padahal aslinya enggak,” kata Ahmad.
Pengakuan serupa diungkapkan Dudy Kurniawan. GTT asal Jawa Barat yang digaji Rp 200 ribu per bulan ini merasa “diperalat” pemerintah. Datanya dimasukkan ke Dapodik tapi tidak pernah menerima faedah.
Begitu juga Musbihin. GTT yang mengajar di SDN Podourip Petanahan, Kebumen ini hanya bisa ikhlas menerima gaji Rp 125 ribu per bulan selama hampir tujuh tahun ini. Yang membuat hatinya nelangsa, operator sekolah memasukkan nama dan jamnya mengajar.
“Sedih saya kalau dengar guru PNS pada bilang cepat-cepat masukkan datanya ke Dapodik biar sertifikasi cair. Namun, yang dapat sertifikasi guru PNS saja. Kami yang honorer cuma gigit jari,” keluhnya.
Protes juga disuarakan Samsi Miftahudin. Koordinator Kecamatan FKGTT PTT Ayah Kebumen ini mengkritisi pemerintah yang secara tidak langsung melakukan pembohongan dengan menggunakan data-data guru honorer.
Dia menyebutkan, selain untuk syarat pencairan dana sertifikasi, data guru honorer yang dilaporkan ke Dapodik digunakan dalam penerimaan bantuan pendidikan.
“Jadi ada ketentuan pencairan itu jumlah guru PNS nya, jam mengajar dalam sepekan. Kalau syarat jam mengajar PNS tidak terpenuhi, sertifikasi dan bantuan tidak akan cair. Untuk menutupi kekurangan itu, data kami dimasukkan,” tegasnya.
Begitu cair, lanjut Samsi, guru honorer tidak menerima apapun dananya. Mereka tetap dibayar supermurah.
Tulus Edi Budiono, sekretaris bidang advokasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kebumen menambahkan, hal ini sudah berlangsung lama. Itu sebabnya, pemerintah beranggapan guru sudah berlebih dan sejahtera.
“Saya ini satu-satunya pengurus PGRI yang berani mendampingi GTT/PTT. Karena saya tahu betapa menderitanya mereka. Mereka diperalat untuk menyukseskan program pemerintah tapi tidak digaji dengan benar,” kritiknya.
Tulus yang juga Kepsek SDN Arjowinangun, Puring, Kebumen, selama empat periode ini mengatakan, gaji guru PNS sudah banyak. Mestinya pemerintah ikut menyejahterakan guru honorer karena selama ini merekalah yang mengisi kekosongan jam mengajar. (EPJ/INI-Network)
Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dimasukkan dalam Dapodik untuk memuluskan pencairan dana sertifikasi. Setelah cair, honorer tetap gigit jari.
Balicitizen.com, Jakarta — Setelah pengakuan Guru Tidak Tetap (GTT) dari Jawa Barat dan Jawa Tengah yang merasa diperalat demi pencairan dana sertifikasi, organisasi guru ikut bersuara. Menurut Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M Ramli Rahim, masalah tersebut sudah lama terjadi. IGI pun terus menyuarakannya. Sayang, tidak ada tindaklanjutnya.
“Memang begitu faktanya di lapangan. Guru honorer ini hanya jadi alat untuk pencarian dana sertifikasi guru maupun bantuan pendidikan. Ini salah dan menyimpang, makanya tidak pernah berhenti kami menyuarakan. Namun, tetap saja pemerintah tak peduli,” ungkap Ramli menjawab Indonesiainside, Sabtu (19/1).
Seharusnya, kata Ramli, status honorer tidak boleh dimasukkan dalam data pokok kependidikan (Dapodik). Apalagi tujuannya sebagai data pendukung bahwa Indonesia sudah mengurus pendidikan dengan baik karena melihat rasio guru dan murid sangat baik. Padahal datanya kelihatan baik adalah guru honorer yang statusnya tidak jelas, gaji pun demikian.
“Ini bentuk pembohongan publik. Bila seluruh guru honorer berhenti, efeknya akan nyata,” ucapnya.
Sebelumnya Ketua Forum Komunikasi GTT/PTT Kabupaten Kebumen Ahmad Zahri mengaku, sejak 2008 dirinya sudah masuk dalam Dapodik yang rutin dilaporkan operator SD di mana dia bekerja. Data itu lengkap berisi jam mengajarnya.
Di SD tempat Ahmad bekerja, guru PNS dan honorer posisinya 1:2. Yang membuat dia heran, dalam Dapodik tidak dicantumkan kalau dirinya adalah guru honorer (GTT).
“Yang saya lihat, saya seolah-olah guru PNS makanya Kemendikbud berasa cukup tenaga pendidiknya. Padahal aslinya enggak,” kata Ahmad.
Pengakuan serupa diungkapkan Dudy Kurniawan. GTT asal Jawa Barat yang digaji Rp 200 ribu per bulan ini merasa “diperalat” pemerintah. Datanya dimasukkan ke Dapodik tapi tidak pernah menerima faedah.
Begitu juga Musbihin. GTT yang mengajar di SDN Podourip Petanahan, Kebumen ini hanya bisa ikhlas menerima gaji Rp 125 ribu per bulan selama hampir tujuh tahun ini. Yang membuat hatinya nelangsa, operator sekolah memasukkan nama dan jamnya mengajar.
“Sedih saya kalau dengar guru PNS pada bilang cepat-cepat masukkan datanya ke Dapodik biar sertifikasi cair. Namun, yang dapat sertifikasi guru PNS saja. Kami yang honorer cuma gigit jari,” keluhnya.
Protes juga disuarakan Samsi Miftahudin. Koordinator Kecamatan FKGTT PTT Ayah Kebumen ini mengkritisi pemerintah yang secara tidak langsung melakukan pembohongan dengan menggunakan data-data guru honorer.
Dia menyebutkan, selain untuk syarat pencairan dana sertifikasi, data guru honorer yang dilaporkan ke Dapodik digunakan dalam penerimaan bantuan pendidikan.
“Jadi ada ketentuan pencairan itu jumlah guru PNS nya, jam mengajar dalam sepekan. Kalau syarat jam mengajar PNS tidak terpenuhi, sertifikasi dan bantuan tidak akan cair. Untuk menutupi kekurangan itu, data kami dimasukkan,” tegasnya.
Begitu cair, lanjut Samsi, guru honorer tidak menerima apapun dananya. Mereka tetap dibayar supermurah.
Tulus Edi Budiono, sekretaris bidang advokasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kebumen menambahkan, hal ini sudah berlangsung lama. Itu sebabnya, pemerintah beranggapan guru sudah berlebih dan sejahtera.
“Saya ini satu-satunya pengurus PGRI yang berani mendampingi GTT/PTT. Karena saya tahu betapa menderitanya mereka. Mereka diperalat untuk menyukseskan program pemerintah tapi tidak digaji dengan benar,” kritiknya.
Tulus yang juga Kepsek SDN Arjowinangun, Puring, Kebumen, selama empat periode ini mengatakan, gaji guru PNS sudah banyak. Mestinya pemerintah ikut menyejahterakan guru honorer karena selama ini merekalah yang mengisi kekosongan jam mengajar. (EPJ/INI-Network)
tien212700 memberi reputasi
1
3K
17
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
691.7KThread•56.9KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya