Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat DPR sebagai lembaga dengan tingkat kepatuhan terendah dalam penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) 2018. Tak sampai separuh dari 536 wajib lapor di DPR yang melaporkan kekayaannya.


'Penyampaian elektronik 21,42 persen,' kata Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam temu media, di Gedung KPK, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2019.


Menurut dia, angka itu justru menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, dengan persentase 98 persen. Padahal, saat ini sistem penyampaian LKHP lebih mudah diakses, tidak seperti sebelumnya yang masih secara manual.


Selain itu, KPK sempat mendirikan klinik pengisian LKHPN di gedung DPR, untuk memudahkan anggota parlemen. Sementara itu, penurunan presentasi ini diduga lantaran faktor masa akhir jabatan.


Baca: Legislator Daerah Paling Malas Lapor Harta Kekayaan


'Dugaan kita apakah sudah mau selesai, kedua mereka harus masukin (LKHPN) kalau mereka menjadi caleg, jangan-jangan mereka nunggu kalau nyaleg lewat KPU (Komisi Pemilihan Umum),' jelas dia.  


Lembaga Antirusah juga mencatat lembaga legislatif lainnya seperti DPD memiliki kepatuhan tertinggi 57,5 persen dengan wajib lapor 80 orang. MPR menyusul dengan kepatuhan 50 persen dari wajib lapor dua orang, dan DPRD memiliki kepatuhan 28,77 persen dengan wajib lapor 15.229 orang.



Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/Dk...lapor-kekayaan

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Saut 'Sentil' M Taufik Segera Isi LHKPN

- KPU: Caleg Terpilih tak Laporkan Kekayaan, Batal Dilantik

- KPU akan Wajibkan Caleg Serahkan LHKPN