Jakarta: Pengamat ekonomi Revrisond Baswir mengatakan revolusi Indonesia dengan reforma agraria tak terpisahkan. Dia mengutip pernyataan Presiden ke-1 RI Soekarno (Bung Karno), revolusi Indonesia tanpa landreform sama dengan gedung tanpa alas, pohon tanpa batang atau omong-besar tanpa isi.


Menurut dia, dibutuhkan sekitar 50 tahun bagi reforma agraria untuk dapat dimulai kembali. Pelaksanaan itu pun baru dimulai setelah pemerintahan Jokowi-JK. 


'Pemerintahan Jokowi-JK komitmen terhadap pelaksanaan reforma agraria,' kata Revrisond di Jakarta, Sabtu, 12 Januari 2019.


Komitmen itu tertuang dalam Perpres No 45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari Perpres No. 45/2016. Maka pada tahun 2017 dan 2018 terbit Perpres No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria. 


'Pada tingkat implementasi, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, realisasi program perhutanan sosial pada tahun 2017 adalah seluas 1.917.890,07 hektare, sedangkan realisasi program reforma agraria adalah seluas 5 juta hektare lahan tersertifikasi,' ungkap Revrisond.


Sementara itu, Ketua Umum Serikat Tani Nasional, Ahmad Rifai, menyebut bagi-bagi sertifikat saat ini merupakan bagian akhir dari reforma agraria. Meski sertifikasi adalah political will dalam pelaksanaan reforma agraria, namun hal itu perlu diperhatikan.


'Pasalnya, sertifikasi dapat berdampak pada liberalisasi. Maksudnya hanya memperjelas posisi tanah dan mengurangi konflik dengan keluarga dan tetangga namun apabila suatu saat tidak produktif akan jatuh pada pemilik modal,' terang dia.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...dari-pinggiran

---

Kumpulan Berita Terkait :

- PBNU Usulkan Perpres Reforma Agraria

- Pemerintah Percepat Implementasi Reforma Agraria dan Kawasan Hutan Sosial

- 5 Juni, Moeldoko Ajak Gubernur Diskusi Reforma Agraria