Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menegaskan persoalan hak asasi manusia (HAM) tidak cukup hanya dibahas dalam debat. Apalagi, dibahas dengan cara normatif tanpa pengetahuan fakta di lapangan.


'Tidak cukup hanya dengan pembahasan dan jawaban normatif dan retoris, tapi harus diuji dengan persoalan-persoalan yang terjadi,' kata Koordinator KontraS Yati Andriyani di kantornya, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.


KontraS berencana mengajukan tiga indikator untuk memastikan kedua paslon capres dan cawapres memprioritaskan isu HAM jika nantinya terpilih. Indikator pertama adalah kemampuan negara untuk bertanggung jawab.


Misalnya, kata dia, pemerintah mampu mempertanggungjawabkan setiap aturan untuk kepentingan HAM. 'Indikator kedua adalah kemampuan negara untuk memberi rasionalisasi atas setiap kebijakan yang diputuskan,' ujar Yati.


(Baca: KontraS Menilai KPU Mereduksi Tema HAM)


Sedangkan indikator terakhir ialah kemampuan negara untuk menggunakan mekanisme koreksi dalam rangka penegakan hukum. Contohnya, memaksimalkan peran penegak hukum.


'Karena selama ini kita lihat para penegak hukum belum maksimal (kinerjanya),' pungkas Yati.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/gN...bahas-normatif

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Perspektif Berbeda Hak Asasi Manusia

- Redistribusi Tanah sebagai Pemenuhan HAM

- Redistribusi Tanah Pemenuhan HAM