Jakarta, CNN Indonesia -- Buzzer telah menjadi bagian konstelasi politik di era digital. Buzzer dianggap bekerja dalam lahan basah yang menggiurkan walau penghasilan tim kecil buzzer tak lebih dari Upah Minimum Regional (UMR).

Pada awalnya, buzzer merupakan strategi marketing untuk mempromosikan sebuah produk lewat media sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, buzzer juga digunakan untuk mempromosikan isu atau wacana politik untuk mendongkrak elektabilitas atau popularitas tokoh atau partai politik.

Mantan buzzer Rahaja Baraha mengakui dia mengantongi Rp7 juta setiap bulannya saat pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu organisasi buzzer-nya direkrut oleh sebuah partai, kemudian ia berperan sebagai koordinator yang membawahi tim kecil berjumlah 10 orang.

"Saya sudah 1,5 tahun berkecimpung di konsultan politik ini. Dari 2016 awal sampai 2017 tengah, sampai Pilkada usai," ujar Rahaja saat ditemui CNNIndonesia.com.

Berbeda dengan dirinya, anggota tim yang dia miliki hanya mengantongi gaji sesuai dengan UMR Jakarta tahun 2017 sebesar Rp 3,3 juta. Gaji ini dinilai cukup menarik bagi kalangan tertentu karena sebagian buzzer ini masih duduk di bangku kuliah.

"Semua tim saya UMR Jakarta Rp3,3 juta sekian. Kalau saya sendiri hampir Rp7 juta. Uang segitu karena saya koordinator di tim itu," kata Rahaja

Partai tersebut memiliki tim besar, Rahaja mengatakan tim besar berjumlah 100 orang. Jumlah tersebut baru dari satu partai, tentunya minimal dalam satu koalisi ada tiga sampai empat partai.

Rahaja mengatakan jumlah buzzer tergantung kantong setiap partai. Artinya jumlah buzzer bisa lebih besar atau lebih kecil. Mari kita mulai berhitung secara kasar jika dikalkulasikan, artinya setiap pasangan calon didukung oleh lebih dari 400 orang buzzer.

Setiap buzzer dibiayai Rp3,3 juta di luar gaji koordinator atau ketua tim dan influencer. Artinya partai koalisi harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp1,3 miliar untuk membayar para buzzer ini.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Rinaldi Camil mengatakan terdapat nilai transaksi agensi buzzer sebesar Rp3 miliar untuk satu calon pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Sebagai gambaran di putaran kedua pilkada DKI 2017 nilai transaksi proyek mencapai Rp3 miliar," ujar Rinaldi.

Kemudian Rinaldi mengatakan agensi menerima bayaran sebesar Rp100 juta rupiah per paket. Paket yang dimaksud seperti pembuatan website dan menjadi peternak akun.

"Untuk yang bulanan bisa mencapai Rp100 juta rupiah ke agensi. Ada yang perbulan tapi juga ada yang perpaket. Termasuk dalam paket biasanya ada pembuatan website dan bot. Seperti saracen kalau masih ingat," kata Rinaldi

Oleh karena itu, Rinaldi mengakui buzzer merupakan lahan yang besar karena besarnya pangsa pasar di Indonesia. Rinaldi mengatakan buzzer lahir dari konsep marketing untuk mempromosikan produk di media sosial. Buzzer mulai beraksi pada tahun 2012 saat Pilkada DKI Jakarta.

"Pada tahun 2012, Pangsa pasar ini kemudian setelah dimanfaatkan di dunia periklanan, orang orang melihat peluang ini bisa menjadi politik. Karena melihat penetrasi internet dan angka pengguna besar dan menargetkan dewasa muda," kata Rinaldi.

Sistem Perekrutan

Rahaja mengatakan tokoh atau partai politik akan menghubungi broker atau makelar saat hendak merekrut buzzer. Rahaja mengatakan buzzer ini bekerja berdasarkan sistem kontrak per proyek.

"Tokoh politik butuh bantuan untuk mainkan isu, dia cari makelar, makelarnya cari tim. Lalu broker atau makelar yang ini merekrut tim,"kata Rahaja

"Ini sifatnya proyek-an kalau waktu pilkada ya dari awal mulai sampai akhir. Yang lain kalau isunya kelar, ya proyeknya sudah. Harian juga ada biasanya itu accidental. Perekrutan ini lewat makelar, ke bos saya," lanjutnya.

Rahaja mengatakan atasannya ini merupakan orang yang pertama kali mengajak dirinya untuk berkecimpung ke dunia buzzer pada awal 2016 saat dirinya masih mengampu pendidikan sarjana. Rahaja mengatakan timnya menyebut diri mereka konsultan politik. Kemudian Rahaja mengatakan salah satu fungsi konsultan politik adalah untuk 'buzz' suatu isu politik.

Rahaja mengatakan dirinya pernah memiliki klien kementerian, swasta, atau siapapun pihak yang membutuhkan jasa penggiringan opini di publik.

"Sebagai konsultan salah satu pekerjaan saya itu ngebuzz jadi buzzer . Jadi sebenarnya yang saya lakukan, ketemu klien, lakukan strategi kampanye, saya jalankan, kemudian akhir itu melaporkan ke klien," ujar Rahaja.

Kendati demikian, usai Pilkada DKI Jakarta 2017, Rahaja menyadari bahwa pekerjaan sebagai buzzer ini tidak memiliki prospek masa depan. Oleh karena itu ia memutuskan untuk berhenti dan mulai bekerja sembari melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di salah satu universitas ternama di Indonesia.

"Saya vakum karena tidak ada jaminan hari tua dan tidak ada prospek karir. Kalau gaji memang lebih tinggi dari gaji saya yang sekarang. Akan tetapi tidak ada jaminan apa-apa, tidak ada tingkatan kerja, tidak bisa dijadikan catatan di CV," ujar Rahaja.

CNN Indonesia