Jakarta: Pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo boleh diadu dengan era presiden lain. Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyebut ada perbedaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperkuat.


Dari sisi rekomendasi misalnya, dulu kementerian dan lembaga bisa tak menjalankan rekomendasi dari KPK. Kewenangan lembaga antirasuah juga terbatas soal rekomendasi. Hanya meminta ke presiden untuk mengoreksi pimpinan kementerian lembaga terkait.


'Tapi sekarang KPK powerful dalam konteks pencegahan itu. Semua rekomendasi otomatis dilakukan,' kata Johan di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.


Menurutnya, saat ini KPK memang menempatkan porsi lebih besar dalam bidang pencegahan. Diintegrasikan dengan sistem di pemerintahan, reformasi birokrasi. Hal ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo.


Baca: KPK Berikan Penghargaan Tertinggi pada Jokowi


Dukungan itu, kata Johan, menggambarkan semangat pemberantasan korupsi oleh pemerintah. 'Apalagi sekarang begitu longgarnya, bebasnya KPK. Tak mengalami intervensi apapun dalam menjalani kewenangannya,' imbuh Johan.


Ia juga menegaskan, pemerintah tak pernah menghambat kebutuhan KPK. Misalnya soal rekrutmen anggota, anggaran selalu digelontorkan untuk memenuhi hal itu.


'Tapi kan rekrutmen di sana lebih ketat. Sehingga targetnya banyak tak tercapai bukan karena apa-apa, tapi karena waktu seleksi yang lolos sedikit,' kata Johan.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/yb...-di-era-jokowi

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Pertimbangan KPK Memborgol Koruptor

- Hari ini, KPK Mulai Borgol Tahanannya

- KPK Buka Pengaduan Korupsi Lewat Call Center