JAKARTA, suaramerdeka.com - Kongres Wanita Indonesia (Kowani) meminta agar Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera disahkan.

"Pada peringatan Hari Ibu ini, kami meminta agar RUU PKS ini segera disahkan, karena undang-undang yang ada saat ini penerapannya masih kurang," ujar Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo, Sabtu (22/12).

RUU PKS sendiri sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas), tapi masih mengalami kendala dalam penyamaan persepsi lelaki dan perempuan.

"Bayangkan, semua UU KDRT, perlindungan anak, antipornografi, antiperdagangan orang, tetapi kalau sosialisasi apakah ada laki-laki yang ikut sebagai peserta. Laki-laki yang ikut sebagai peserta yang berkaitan dengan kebijakan itu," kata dia.

Giwo meminta agar para laki-laki memiliki visi yang sama dalam perlindungan perempuan dan anak. Giwo juga menambahkan peringatan Hari Ibu sejatinya adalah peringatan perjuangan perempuan karena masih banyak hak perempuan dan anak yang belum terpenuhi.

"Jadi bukan sekedar memperingati Hari Ibu, sebagai pendidik pertama dan utama, atau seperti peringatan Hari Ibu di luar negeri. Seharusnya peringatan Hari Ibu ini untuk mengevaluasi apa yang perempuan perjuangkan untuk kemajuan perempuan, untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan," jelas dia.

Di kesempatan yang berbeda, Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa RUU PKS segera disahkan sebelum habis periode jabatan anggota DPR 2014-2019. "RUU ini akan segera disahkan, sekarang masih reses. Tapi kami yakin bisa diselesaikan sebelum habis periode yang sekarang," kata Bambang.

Komen TS

lho, kalau barangnya gak keras duluan ya susah tuk masuk. memangnya cuma dikobel-kobel doang.